Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menilai perlu adanya koreksi mengenai jumlah tenaga kerja di Indonesia yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data ini diperlukan agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Franky menegaskan, pemberitaan mengenai adanya ribuan tenaga kerja Indonesia yang terkena PHK, akan berpengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia, terutama yang berkaitan dengan investasi.

"Karena itu impact-nya kurang bagus juga," ucap Franky di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (9/2).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan 2.500 buruh yang terancam PHK menyusul tutupnya pabrik dari dua perusahaan produk elektronik yakni Toshiba di Cikarang, Jawa Barat dan Panasonic di Cikarang dan Pasuruan Jawa Timur. Untuk penutupan pabrik Panasonic saja, KSPI memperkirakan 1.600 karyawannya bakal dirumahkan.

"Informasi yang sebelumnya itu kan banyak yang harus dikoreksi," kata Franky di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (9/2).

Franky memaparkan beberapa informasi mengenai PHK yang perlu dikoreksi antara lain jumlah PHK oleh Yamaha dan Honda. Franky menegaskan kedua produsen kendaraan bermotor asal Jepang itu tidak melakukan PHK terhadap pegawainya.

Begitu pula dengan PHK ribuan pegawai pabrik Toshiba dan Panasonic yang disebut Franky tidak lebih dari 500 orang.

"Jadi misalnya beberapa terkait dengan informasi sebelumnya misalnya Honda, Yamaha kita sudah konfirmasi tidak ada PHK. Kemudian Panasonic, Toshiba. PHK Panasonic disampaikan 2.000 lebih, tapi faktanya hanya 425 orang," tegas Franky.

Ke depan, lanjut Franky, BKPM bersama para menteri ekonomi Kabinet Kerja akan mengadakan rapat koordinasi perihal PHK agar tidak ada lagi keresahan akibat data PHK yang simpang siur.

"Jadi itu tentu timbulkan keresahan dan saya yakin kita rapat untuk itu koordinasi sehingga memberikan informasi benar sampaikan ke publik. Informasinya harus proper dan terpercaya," tutup Franky.