Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo enggan memberikan pendapat terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dia hanya hanya mempercayakan keputusan kepada Presiden Jokowi yang menyatakan akan menjamin independensi bank sentral.

"Dalam hal ini dapat kami sampaikan, kita sudah cermati pada 2 September 2020, Bapak Presiden sudah menegakkan dan menjamin independensi Bank Indonesia," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (17/9).

Perry menjelaskan, hal tersebut juga telah disampaikan Presiden Jokowi kepada para koresponden asing. Sehingga diharapkan telah memberikan kepastian kepada para investor asing.

Selain itu, kata Perry pemerintah belum juga membahas draf revisi Undang-Undang Bank Indonesia tersebut. Sehingga wacana tersebut masih bergulir di parlemen.

"Dari keterangan pers Ibu Menteri Keuangan tanggal 4 September 2020, beliau menyatakan mengenai revisi Undang-Undang Bank Indonesia yang bergulir di DPR, pemerintah belum membahas hingga saat ini," kata Perry.

Sri Mulyani, kata Perry menegaskan posisi pemerintah dalam kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif dan independen.

"Penjelasan Presiden (posisi pemerintah) sudah jelas bahwa kebijakan moneter harus tetap kredibel efektif dan independen. Saya kira itu," kata Perry mengakhiri.