Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan kembali mencuatnya kasus BLBI tidak mengganggu stabilitas keuangan Indonesia. Kasus BLBI disebut 'barang' lama yang bukan kali ini saja diangkat.

"Kita melihat ini suatu masalah lama ada di Indonesia. Jadi saya tidak melihat ini suatu yang negatif pada stabilitas keuangan kita," ujar Gubernur BI, Agus Martowardojo, saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/4).

Agus mengatakan iklim perpolitikan Indonesia saat ini cenderung sudah dewasa. Sehingga, pelaku pasar masih nyaman berbisnis di Indonesia.

Dia mencontohkan pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu sebagai contoh kasus. "Kemarin pilkada selesai dan tidak ada gejolak jadi faktor kematangan Indonesia dalam berdemokrasi," tuturnya.

"Jadi itu tadinya kita khawatirkan namun bisa selesai dengan baik," tambahnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syafruddin Arsad Temenggung sebagai tersangka atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Syafruddin saat itu menjabat sebagai kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan surat keterangan lunas terhadap obligor BLBI yakni Sjamsul Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 agar BPPN terbitkan surat keterangan lunas pada obligor BLBI. Alhasil, sejumlah pemilik bank kelas kakap yang terbelit skandal BLBI bebas. Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dan penyidikan akibat surat itu.

Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan memperoleh SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintahan Megawati. Para Penerima SKL BLBI berdasarkan penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di antaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup (mantan bos Bank BCA) yang nilai utangnya kepada pemerintah mencapai Rp 52,727 triliun.

Sedangkan Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, menerima kucuran BLBI sebesar Rp 27,4 triliun. Mohammad 'Bob' Hasan, pemilik Bank Umum Nasional dengan utang Rp 5,34 triliun juga menerima SKL.