Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Kebijakan Kemenaker ini pun ditanggapi positif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Per tanggal 1 Januari 2018, UMP di DKI Jakarta menjadi Rp 3.648.035.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan, peningkatan atau kenaikan UMP ini hendaknya diikuti dengan perbaikan produktivitas.

"Saya menitipkan jangan hanya lihat peningkatan UMP. Yang perlu kita tingkatkan adalah peningkatan produktivitas," ungkapnya di sela-sela Seminar Internasional bertema 'Central Bank's Role in the macroprudential policy', di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

Mantan menteri keuangan ini sangat menegaskan poin produkvitas, sebab menurut dia produkvitas yang baik dan meningkat tentu akan memperkuat stabilitas perekonomian Indonesia.

"Itu adalah kunci untuk Indonesia agar bisa tumbuh dengan kuat dan berkesinambungan. Peningkatan upah harus dengan produktivitas," tegasnya.

Menurutnya, berbagai upaya perbaikan-pun telah dilakukan pemerintah di berbagai sektor untuk meningkatkan produktivitas pekerja.

"Upaya perbaikan, ease of doing business itu baik. Mesti meningkatkan produktivitas," tandasnya.