Bos BI Dorong Belanja APBN dan APBD Sasar Produk Lokal
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendorong agar belanja dalam APBN dan APBD salah satunya diprioritaskan menyasar produksi dalam negeri atau dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), guna memicu permintaan dalam program pemulihan ekonomi.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun dalam program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), sebanyak Rp123,46 triliun di antaranya untuk mendukung UMKM.
"Dengan menciptakan demand, realisasi anggaran bisa ditingkatkan juga," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, dikutip Antara, Senin (28/9).
Dia menjelaskan, BI bersama dengan pemerintah berbagi beban atau burden sharing dalam mendukung program PEN yakni dengan mengalokasikan Rp177 triliun untuk non public goods. Dalam alokasi non public goods itu terdiri dari dukungan UMKM sebesar Rp123,46 triliun dan pembiayaan korporasi mencapai Rp53,6 triliun.
"Dari Rp177 triliun yang non public goods untuk UMKM dan korporasi, yang baru direalisasikan untuk UMKM baru Rp44,3 triliun, padahal kami sudah alokasikan itu Rp177 triliun dan kami siap berbagi beban," imbuhnya.
Komite PC-PEN sebelumnya mengungkapkan hingga 16 September 2020, alokasi program pembiayaan korporasi masih nol persen namun ditargetkan akan terealisasi 92 persen atau sekitar Rp49 triliun hingga akhir tahun ini.
Skema berbagi beban dengan pemerintah itu, lanjut Perry, pemerintah hanya menanggung reverse repo tiga bulan dikurangi satu persen atau sekitar 2,7 hingga 2,8 persen. Sedangkan bank sentral ini, menanggung beban dengan perhitungan yield atau imbal hasil surat berharga negara (SBN) di pasar yang saat ini 6,8 persen dikurangi 2,7 atau 2,8 persen.
Dia menegaskan, BI juga ikut mendorong UMKM naik kelas di antaranya dengan membina UMKM, mempertemukan mereka dengan pelaku bisnis termasuk dengan pedagang daring hingga teknologi keuangan dan mendorong digitalisasi UMKM sejalan dengan program Bangga Buatan Indonesia.
BI juga mendorong layanan perbankan secara terbuka atau open banking melalui sistem pembayaran berbasis aplikasi barcode atau QRIS.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bank Indonesia Putuskan Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen
kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaBank bjb Salurkan KUR Pola Kemitraan ke 11.804 Debitur, Totalnya Rp1,9 Triliun
Bank bjb fokus mengembangkan pelayanan agar lebih banyak lagi masyarakat dapat menjangkau produk dan jasa layanan perbankan.
Baca SelengkapnyaBank BPD Bali Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Pungutan Wisatawan Asing
BPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
RUPST Bank Bengkulu Angkat Beni Harjono Jadi Dirut, Bank BJB: Kinerja Positif Harus Terus Ditingkatkan
Bank BJB kini menjadi salah satu pemegang saham pengendali Bank Bengkulu, setelah penyetoran modal sebesar Rp250 miliar untuk proses KUB.
Baca SelengkapnyaBank Dunia Kritik Makan Siang Gratis, Menteri Airlangga: Mereka Belum Tahu Programnya
Kekhawatiran Bank Dunia sendiri terkait potensi melebarnya defisit APBN terhadap produk Domestik Bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran Apresiasi Saran Bank Dunia tentang Program Makan Siang Gratis
Bank Dunia sebelumnya menyoroti program makan siang gratis milik Prabowo-Gibra yang memerlukan perencanaan lebih matang.
Baca Selengkapnya7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini
OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.
Baca SelengkapnyaKalung Produksi Nasabah PNM Mekaar Bandung Dijadikan Hadiah Jokowi untuk Iriana
Jokowi juga memuji Kabupaten Bandung yang memiliki banyak produk lokal dan variasi kulinernya.
Baca SelengkapnyaBukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnya