Bos BI: Bank Dunia dkk Sepakat Naikkan Pendanaan ke Negara Terdampak Corona
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia akan meningkatkan pendanaannya ke negara berkembang yang terdampak virus corona atau Covid-19. Pendanaan ini untuk mengatasi berbagai masalah baik kesehatan, UMKM maupun masyarakat luas.
Selain itu, lembaga keuangan internasional sepakat melakukan pengetatan likuiditas dolar secara global. IMF merencanakan akan meningkatkan alokasi SDR (Special Drawing Right). "IMF juga akan memberikan swab line kepada seluruh negara tanpa persyaratan apapun," ujarnya di Komplek Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).
Perry menambahkan negara yang tergabung dalam G20 juga sepakat untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 baik dari aspek kesehatan maupun aspek kemanusiaan. "Bagaimana pandemik global ini kemudian diatasi dengan join action agar aspek-aspek kemanusiaan khususnya kesehatan diatasi dengan baik," kata Perry.
Berbagai negara di dunia sepakat untuk saling bertukar informasi terkait langkah protokol untuk pencegahan perluasan wabah. Termasuk saling mengisi kebutuhan obat-obatan dan berbagai hal yang dirasa diperlukan.
Negara peserta G20, lanjut Perry, juga sepakat melakukan langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter untuk dilakukan secara global dengan kewenangan masing-masing negara. Semua negara juga menyediakan stimulus fiskal yang besar dalam mengatasi dampak covid-19 terhadap aspek ekonomi. Khususnya kepada masyarakat, UMKM maupun dunia usaha.
"Kemudian, bagaimana beban masyarakat dan UMKM bisa diatasi. Termasuk juga dengan perusahaan dengan stimulus fiskal sesuai dengan ketentuan masing-masing negara."
Bank Sentral Dunia Bekerja Sama Atasi Kepanikan Pasar Global
Dalam rapat itu juga dibahas bagaimana bank sentral melakukan langkah bersama dalam mengatasi dampak-dampak Covid-19. Termasuk juga mengatasi kepanikan pasar keuangan global. Bagaimana bank sentral bukan hanya menurunkan suku bunga tapi juga menambah likuiditas dan injeksi likuiditas di pasar keuangan.
Bank sentral juga mengurangi beban bagi perbankan maupun sektor keuangan masyarakat. Termasuk dalam pembiayaan ekonomi dengan berkoordinasi bersama OJK di masing-masing negara. "Komitmen semua negara untuk koordinasi baik secara nasional dari fiskal, moneter dan sektor keuangan. Demikian juga koordinasi antar negara," kata Perry.
Rapat internasional ini akan kembali diselenggarakan pekan depan untuk saling memperbaharui informasi dan kondisi di masing-masing negara. Termasuk koordinasi kebijakan-kebijakan negara baik fiskal, moneter dan sektor keuangan.
"Itu dilakukan sebagai join kolektif action global untuk mengatasi covid-19," kata Perry mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan, Ternyata Ini Alasannya
Perry mengatakan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Putuskan Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen
kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Bakal Buka Penukaran Uang di Titik Jalur Mudik, Syaratnya Cuma Butuh KTP
Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang melalui pelayanan tersebut harus membawa indentitas seperti kartu tanda penduduk (KTP).
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca Selengkapnya