Bos berkasus, kinerja BUMN ini memburuk

Kamis, 12 November 2015 08:05 Reporter : Saugy Riyandi
Bos berkasus, kinerja BUMN ini memburuk Dirut Pelindo II RJ Lino.
1. Dirut Pelindo II RJ Lino

Merdeka.com - Direktur Utama Pelindo II RJ Lino berkali-kali dipanggil Bareskrim Mabes Polri. Lino diduga terlibat kasus pencucian uang dengan pengadaan 10 unit mobil crane.

Bareskrim Mabes Polri juga menggeledah ruang kerja Lino. Namun, Lino tak terima. Bahkan, Lino mengancam Presiden Jokowi dan menelepon Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil

Lewat sambungan telepon, dia meminta agar Sofyan melapor ke Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan ini segera. Jika tidak, dia mengancam bakal mundur dari posisi dirut PT Pelindo secepatnya.

"Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Pak Presiden, kalau caranya begini saya berhenti saja besok," kata RJ Lino kepada Sofyan Jalil via telepon.

Berikut percakapan RJ Lino dengan Sofyan Djalil yang diperdengarkan langsung melalui speaker ponsel kepada para wartawan:

"Halo Pak Sofyan, selamat siang pak," ucap RJ Lino.

"Kenapa Pak RJ Lino?" ucap Sofyan.

"Ini saya pulang rapat di luar tiba-tiba kok begitu banyak polisi di kantor," lanjut RJ Lino.

"Ada apa?" balas Sofyan.

"Ada penggeledahan. Mereka cari file. Ya saya hormatilah tugas mereka. Tapi ya saya tidak bisa begini-ini. Harusnya dipanggil dulu, ditanya dulu, dicek dulu ada apa gitu ya."

"Hmmm," sahut Sofyan.

"Kemudian seperti Crane itu yang 10 itu. Very small investment dari investment yang besar. Kemudian itu kan sudah proses itu sudah diperiksa berkali-kali, BPK sudah periksa dan sudah clear juga, proses lelang sampai semuanya," jelas RJ Lino.

"Yang dulu itu?" lanjut Sofyan.

"Sebenarnya bukan lagi dipanggil KPK. KPK saya masih ikut campur untuk mutusin. Kalau ini saya sama sekali nggak tahu. Jadi mulai proses lelang," ucapnya.

"Memang ada yang lapor?" balas Sofyan.

"Saya kira ini ada karyawan JICT yang laporlah ini biasa. Yang ini mulai proses lelang sampai diputusi pemenang kontrak saya tidak ngerti apa-apa," ucap RJ Lino.

"Ya. Yaya.. terus?" jawab Sofyan.

"Saya tidak pernah teken kontrak. Terus terang saya SMS Pak Luhut Panjaitan (Menko Polhukam-red). Beliau lagi rapat. Saya protes besar. Kalau begini caranya, saya berenti lah sekarang," jelasnya.

"Terus bagaimana sekarang?" jawab Sofyan.

"Kalau seperti ini caranya, saya berhenti saja. Nggak bisa negeri ini pak," ucap RJ Lino.

"Ditelepon Pak Tito? Pak kapolda?" ucap Sofyan.

"Enggak tadi saya telepon Pak Luhut. Bukan kapolda pak. Tadi dari Bareskrim Polri yang ke sini. Pak Sofyan yaa, kalau Presiden tidak bisa clear hari ini, besok berhenti lah. Susah negeri ini seperti ini. Kita kayak dihukum media. Begitu datang, media begitu banyak. Saya seperti dibuat seperti kriminal. Come on Pak. I'm make this company so rich. Enggak fair pak. Bapak tolong kasih tahu presiden deh, kalau caranya seperti ini, saya berhenti," ancam RJ Lino.

"Ibu Rini Sumarno (Menteri BUMN) gimana?," singkat Sofyan.

"Ibu Rini sudah telepon Kapolri. Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden pak, kalau caranya begini saya berhenti saja besok. Saya sama sekali disappointed. Saya sama sekali disappointed."

"Dasarnya apa?" ucap Sofyan.

"Dasarnya katanya ada korupsi sama money laundring. Come on. Jadi Pak Sofyan tolong kasih tahu presiden, kalau tidak clearkan hari ini, saya berhenti besok. Saya tidak mau kerja seperti ini. Negeri ini tidak bisa seperti ini," tutupnya.

Kasus Lino ini berimbas pada buruknya pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, pemerintah sepat membuat tim satuan kerja untuk menangani waktu bongkar muat barang atau dwelling time.

Saat ini, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai tujuh hari. Padahal, pemerintah sepakat waktu boongkar muat hanya maksimal empat hari. Selain itu, pemerintah memberikan denda kepada importir sebesar Rp 5 juta per hari apabila kontainer barang tak dipindahkan dalam waktu yang sudah ditentukan.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini