Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Bappenas: Tak Ada Pertukaran Pemulihan Ekonomi dengan Pelestarian Lingkungan

Bos Bappenas: Tak Ada Pertukaran Pemulihan Ekonomi dengan Pelestarian Lingkungan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ©2020 Merdeka.com/Sulaeman

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi menegaskan tidak ada trade off atau pertukaran antara pemulihan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Bappenas terus menekankan tidak ada trade off, sekali lagi, tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Kick Off COREMAP-CTI di Sorong, Papua Barat dikutip dari Antara, Jumat (13/110.

Menurut Suharso, upaya pemerintah memulihkan ekonomi dan terus menjaga kelestarian lingkungan tetap menjadi perhatian utama pemerintah di tengah pandemi. Dia pun menilai kedua hal tersebut bagai sepasang sayap angsa yang harus saling menyokong agar sang angsa bisa terbang.

Di tengah pandemi, pemerintah juga tidak bisa menomorsatukan pengelolaan pandemi tanpa memberikan perhatian yang sama terhadap pemulihan ekonomi. Sebaliknya, tidak pula pemerintah hanya fokus pada pemulihan ekonomi dan menomorsatukan kesehatan karena keduanya harus berjalan beriringan.

"Itu yang saya maksud sepasang sayap angsa. Jadi tidak ada trade off antara pemulihan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini tidak bisa dipertukarkan. Tidak ada nilai tukar," katanya.

Oleh karena itu, program Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang digagas Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan akan dapat melindungi dan mengelola pemanfaatan terumbu karang serta ekosistem terkait, termasuk kawasan konservasi perairan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Pelestarian sumber daya pesisir, dalam hal ini terumbu karang dapat menjadi contoh nyata bagaimana menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat dan nasional. Ini yang saya sebut daya dukung yang harus kita maintain (pelihara) sehingga meski dieksploitasi demi laut sejahtera, rakyat sejahtera, ekonomi sejahtera, tapi tidak punah dan terjaga," kata Suharso.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendukung penuh upaya konservasi terumbu karang karena dampaknya yang besar bagi ekonomi dan lingkungan.

"Menanam satu terumbu karang sama saja dengan oksigen dari 20 pohon di darat, sangat penting. Cara mengontrol pelestarian terumbu karang, dalam jangka pendek, memperkuat pengawasan rusaknya terumbu karang karena ditabrak kapal. Target jangka panjang dengan lestarinya terumbu karang adalah tempat pemijahan ikan. Untuk produksi ikan, ada juga penambahan cold storage," katanya.

Pelaksanaan COREMAP-CTI

COREMAP-CTI merupakan pilot project yang dilaksanakan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Fokus proyek tersebut yaitu mengelola dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang serta kawasan konservasi perairan.

Untuk melaksanakan program COREMAP-CTI, sejak 2019, Kementerian PPN/Bappenas melalui Indonesia ICCTF mengelola proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Adapun dukungan COREMAP-CTI Bank Dunia sebesar 6,2 juta dolar AS sedangkan dukungan COREMAP-CTI Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar 5,2 juta dolar AS.

Di Papua Barat, pelaksanaan COREMAP-CTI meliputi tiga tempat prioritas yakni Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah barat, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat dengan pilot project akses pengelolaan sumber daya perikanan untuk masyarakat, pengembangan mata pencaharian berbasis laut yang berkelanjutan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar

Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar

Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun

Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun

kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.

Baca Selengkapnya
Usai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor

Usai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor

Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara

Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menteri Jokowi Ungkap Kenaikan Tajam Anggaran Kemiskinan Jelang Pemilu, Termasuk Soal Bansos

VIDEO: Menteri Jokowi Ungkap Kenaikan Tajam Anggaran Kemiskinan Jelang Pemilu, Termasuk Soal Bansos

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, penyebab kenaikan anggaran perlindungan sosial jelang Pemilu

Baca Selengkapnya