Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa subsidi untuk transportasi masal saat ini jauh lebih penting ketimbang haru mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, kebutuhan masyarakat terhadap transportasi sendiri semakin hari jumlahnya semakin bertambah.

"Subsidi angkutan umum harus, subsidi BBM tidak harus. Prioritas subsidi angkutan umum," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut Bambang fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana mengedepankan kebutuhan publik. Di mana, transportasi masal menjadi salah satu hal yang kemudian diperlukan untuk disubsidi.

Seperti diketahui, hadirnya moda transportasi massal baru seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT), salah satu proyek-proyek kebanggaan pemerintah itu menyisipkan pekerjaan rumah yang besar.

Bahkan biaya operasional kedua moda itu mahal dan pemerintah belum memiliki skema finansial yang mandiri melainkan harus subsidi.

"Terpenting adalah kebutuhan publik. Tugas pemerintah hadir untuk membangun angkutan umum. Tapi karena merupakan tugas publik harus dibangun dan memang solusinya harus dengan subsidi," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu telah menyepakati besaran subsidi yang diberikan ke MRT Jakarta tidak berubah yakni sebesar Rp 572 milliar selama 2019. Subsidi tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan nantinya besaran subsidi MRT Jakarta akan disatukan dengan subsidi transportasi lainnya, di antaranya Transjakarta, LRT hingga Commuter Line. Sebab, kata dia, transportasi publik akan diintegrasikan.

Tak hanya itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menargetkan pengintegrasian dilakukan pada 2020.

"Tahun ini angka subsidinya tidak berubah. Tapi itu masih sementara. Karena nantinya subsidi itu akan dilakukan secara terintegrasi. Jangan berikan subsidi per satu moda. Subsidi harus diberikan secara keseluruhan moda," ucap Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/3).