Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan hingga saat ini sudah 15 provinsi di Indonesia yang memiliki rencana pelaksanaan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

Kerena itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendorong penyusunan rencana aksi daerah untuk pencapaiannya target SDGs.

"Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan mitra pembangunan untuk memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah dari SDGs," ujar Bambang di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12).

Selain itu, pihaknya juga aktif bekerja dengan lembaga nonpemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pembangku kebijakan di daerah agar mampu menerjemahkan program dan rencana pencapaian SDGs di daerahnya.

"Tanoto Foundation bersama dengan LIPI bersama dengan UNDP membentuk Indonesian Leadership Academy, program peningkatan kapasitas bagi pemerintah dan nonpemerintah tentang localizing SDGs," imbuhnya.

Selain komponen Pemerintah, Bambang mengatakan bahwa peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan SDGs juga sudah mulai terlihat. Hingga saat tercatat sudah ada 6 Universitas di Indonesia yang memiliki 'SDGs Center'.

"Hingga saat ini telah berdiri 6 SDGs center di Universitas Padjadjaran, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Mataram, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Sementara beberapa universitas lain masih dalam tahap pembentukan SDGs center,"

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan terdapat 4 pilar atau platform pendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia, platform pemerintah dan parlemen, platform organisasi kemasyarakatan dan media, platform pelaku usaha dan filantropi, serta platform akademisi dan pakar.

Semua platform ini, jelas Bambang sudah mulai menjalankan peran masing-masing. Kerja sama dan upaya setiap platform sangat dibutuhkan untuk mencapai target pelaksanaan SDGs di Indonesia.

"Platform filantropi, telah secara resmi meluncurkan Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDGs, serta mengadakan filantropi festival setiap 2 tahun sekali. Organisasi Islam melalui BAZNAS bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun dan mengeluarkan fiqih Zakat untuk SDGs. Civil society organisasi bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun panduan kemitraan multi pihak untuk pelaksanaan SDGs," tandasnya.