Merdeka.com - Kementerian PPN/Bappenas mencatat 9 juta anak di Tanah Air mengalami stunting yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan. Dari sisi ekonomi, apabila terus dibiarkan stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia. Diperkirakan stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun.

"Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (4/4).

Melihat besarnya potensi ancaman ini, pemerintah berkomitmen dan serius menangani permasalahan stunting. Bambang menargetkan penurunan stunting pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019, sementara di dalam RKP 2018 pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional.

"Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan skill yang tinggi, serta memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi," tutur Bambang.

Saat ini, kondisi stunting pada balita Indonesia terjadi secara luas, tetapi dengan disparitas yang tinggi. Pemerintah menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk pengurangan angka stunting. Selanjutnya, ada 200 kabupaten lagi yang akan ditangani.

Stunting tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9 persen dan terendah ada di Sumatera Utara dengan 7,2 persen. Secara nasional, stunting rata-rata terjadi hingga 10,2 persen.

Selain itu, ada juga kejadian wasting (bertubuh kurus) yang secara nasional mencapai angka 12,1 persen. Sementara, saat hamil banyak ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia dengan angka yang mencapai 37,1 persen.

Kementerian PPN/Bappenas mencatat, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, berdasarkan Global Nutrition Report pada 2014. Bambang mengatakan, stunting menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan.

Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Stunting Summit pada 28 Maret 2018 lalu, di Hotel Borobudur, Jakarta. Stunting Summit dihadiri 34 gubernur seluruh Indonesia, 100 bupati/walikota lokasi prioritas penurunan stunting, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa, dengan jumlah keseluruhan peserta Stunting Summit sebanyak 1.000 orang.

Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting Summit menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota prioritas, dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap.

"Pemerintah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota pada 2018. Direncanakan, kegiatan ini diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada 2019, dengan menambahkan 60 kabupaten/kota terutama kabupaten-kabupaten di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur," jelas Menteri Bambang.

Stunting Summit juga sebagai forum bertukar pengalaman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki cerita sukses (success stories) dan praktik baik (best practices) dalam kegiatan penurunan stunting di daerah.

Praktik baik dari kabupaten dipaparkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, dari dunia usaha dipresentasikan oleh SUN Business Network Indonesia, dari organisasi masyarakat diwakili Ketua PP Fatayat NU dan NA Muhammadiyah, sementara dari mitra pembangunan disampaikan oleh Nutrition Specialist UNICEF.