Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta kepala-kepala daerah untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang terbuka, terutama di tingkat pedesaan.

"Kita harapkan Pemda tidak hanya berhenti pada daerah yang dijangkau tapi juga bisa menularkan semangat open government ke pemerintah desa," ungkapnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Menurutnya, pemerintahan yang terbuka tersebut akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan, yang terjadi karena kurangnya komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat.

"Kalau didorong ke pemerintah desa maka penggunaan dana desa yang ini masih didiskusikan maka akan lebih baik lagi. Maka masyarakat harus tahu, desa dapat bantuan berapa, pemerintah desa harus komunikatif," kata dia.

"Mereka (Pemerintah Daerah) perlu terbuka, komunikatif, dan berdialog kepada masyarakat. Mereka harus jadi pertama yang tahu apa kebutuhan masyarakat. Harus tahu apa yang harus dilakukan," tambahnya.

Selain itu, masyarakat juga diajak untuk aktif menyampaikan aspirasi terkait kepentingannya, agar program yang ditetapkan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.

"Masyarakat juga harus aktif bertanya apa manfaat dari Rp 1 miliar itu. Ini cikal bakal yang baik untuk open government di Indonesia," tegasnya.