Bos Bappenas janji kurangi tingkat kemiskinan anak

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro menyambut baik peluncuran Buku Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-Hak Dasar Anak di Indonesia yang merupakan hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan UNICEF.

Menurutnya, gambaran menyeluruh mengenai anak-anak yang berada daiam kemiskinan sangat diperlukan oleh pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, dan pihak lainnya. Terutama dalam menyusun arah kebijakan serta langkah-langkah nyata yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.

"Pada minggu yang lalu, Kementerian PPN/Bappenas mewakili pemerintah Indonesia pada High Level Political Forum di New York telah mempresentasikan Voluntary National Report dalam menyoroti kemajuan dan tantangan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Suistinable Development Goals (SDGs). Salah satu pesan kunci dalam pertemuan tersebut adalah bahwa pembangunan berkelanjutan dimulai dari anak. Selain itu. Kementerian PPN/Bappenas mewakili Pemerintah lndonesia bersama dengan Pemerintah Swedia, dan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang Kekerasan terhadap Anak," kata Bambang, di hotel sari pan pacific, Selasa (25/7).

Pertemuan side event tersebut, lanjutnya, semakin memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya untuk menurunkan kemiskinan anak, termasuk di dalamnya adalah untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak.

"Mengatasi kemiskinan anak dan kekerasan terhadap anak adalah tugas besar bagi kita bersama. Pertama, kita harus memahami bagaimana anak Indonesia, bagaimana kondisi kemiskinan yang dihadapi anak, dan faktor-faktor yang merampas (deprivasi) hak-hak anak sehingga berdampak pada kemiskinan anak. Kedua, kita harus memfokuskan perhatian kita untuk mencegah deprivasi tersebut ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang nyata," ujarnya.

Berdasarkan hasil analisis, persentase anak miskin di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 13,31 persen atau sekitar 11 juta anak. Persentase anak miskin yang tertinggi terdapat di Provinsi Papua, yaitu sebesar 35,37 persen, sedangkan persentase anak miskin terendah terdapat di Provinsi Bali yaitu sebesar 5.39 Persen. Lebih lanjut lagi, data BPS ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak Indonesia atau sekitar 57 persen masih hidup dengan sekitar Rp. 24.000 per hari.

"Laporan ini juga menemukan masih tingginya deprivasi multidimensi pada anak Indonesia. Sekitar dua dari tiga anak Indonesia terdeprivasi atau terampas hak-haknya pada paling tidak dua dan enam aspek yang sangat penting bagi kehidupan mereka yaitu aspek kesehatan, fasilitas, pangan dan nutrisi, pendidikan, perlindungan anak, dan perumahan," ungkapnya.

Jika dilihat secara lebih mendalam, Bambang menjelaskan, sebesar 76,50 persen anak usia 0-4 tahun terdeprivasi pada dimensi kesehatan dan 56,96 persen anak usia 5-17 tahun terdeprivasi pada dimensi fasilitas. Dari data ini terlihat bahwa kemiskinan berdampak langsung pada kesehatan dan pendidikan anak, kesejahteraan serta kesempatan hidup di masa yang akan datang.

"Kemiskinan juga merupakan alasan di balik banyaknya anak yang hidup di luar pengasuhan orang tua yang juga berisiko mengalami kekerasan. Kemiskinan juga dapat mengakibatkan perkawinan anak. Anak perempuan dari keluarga miskin sangat rentan mengalami perkawinan anak sehingga membuat mereka semakin berisiko mengalami putus sekolah, kehamilan pada usia terlalu muda, dan komplikasi dalam persalinan," terangnya.

Bambang menegaskan, upaya-upaya untuk pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan terhadap anak harus dapat diwujudkan secara efektif melalui kebijakan dan regulasi yang kuat, data yang akurat dan dapat diandalkan serta pendekatan yang komprehensif di antara para pemangku kepentingan.

Dari sisi kebijakan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 dan mengamandemen konstitusi untuk memasukkan perhatian besar terhadap hak-hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah dikeluarkan pada tahun 2002 dan direvisi pada tahun 2014.

"Sebagai negara terbesar keempat di dunia yang memiliki lebih dari 90 juta anak, kami berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan anak dan mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kebijakan nasional Indonesia dimulai dengan anak-anak yang paling miskin dan paling rentan. Dengan analisis data kemiskinan anak dan deprivasi hak-hak dasar anak akan memudahkan dalam menentukan target sasaran kebijakan maupun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan."