Bos Bappenas: Infrastruktur Tertinggal Berdampak Pada Daya Tawar Indonesia
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro kembali menyebut bahwa kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, khususnya negara berkembang.
"Stok infrastruktur terhadap PDB kita sekitar 43 persen. Itu kondisi hari ini. Itu tinggi apa tidak? Negara lain, rata-rata negara setara Indonesia atau emerging market itu 70 persen. Berarti dengan rata-rata saja Indonesia punya gap 27 persen," kata dia dalam seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (13/3).
"27 persen PDB itu jelas bukan angka yang kecil. Kalau PDB kita asumsikan Rp 15.000 triliun 27 persen itu sepertiganya, Rp 5.000 triliun. Itu yang harus kita upayakan. Dan saya yakin Rp 5.000 triliun itu tidak hanya datang dari APBN," lanjut Bambang.
Infrastruktur yang tertinggal, katanya akan berdampak pada turunnya daya tawar Indonesia dalam menarik investasi, terutama investasi asing dalam bentuk FDI (foreign direct Investment).
"Simple-nya kalau FDI, mereka (investor) akan pilih yang infrastrukturnya lebih bagus dulu. Sehingga kita akhirnya hanya bisa datangkan FDI ke Indonesia kalau mau buka tambang. Itu nggak ada urusan sama infrastruktur karena mereka incar komoditasnya," kata dia.
Kalau pun FDI masuk, maka lokasi yang dipilih adalah pulau Jawa, khususnya daerah Jabodetabek, karena kondisi infrastruktur yang lebih bagus. "Kalau FDI di sektor manufaktur, jasa, kalau lihat infrastruktur apalagi di luar Jawa, mereka akan pikir dua kali untuk masuk Indonesia. Kalau pun masuk mereka akan pilih di Jawa, spesifiknya di Jabodetabek. Ini membantu, tapi menciptakan kesenjangan," tegas dia.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur. Upaya itu tampak dari naiknya porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN.
"Spending untuk infrastruktur dalam APBN 2010-2014, spending untuk infrastruktur Rp 679 triliun. Di lima tahun terakhir meningkat hampir tiga kali lipat Rp 1.714 triliun," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaIndonesia Tak Alami Deindustrialisasi, Ini Buktinya
Kontribusi tersebut diharapkan bisa menjadi modal utama untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan tujuan dapat meningkatkan ekspor.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun
Pemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaGagasan Hilirasi Gibran Didukung Menteri Investasi, Realisasinya Harus Terus Ditingkatkan
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut harus tetap berjalan bahkan ketika ia sudah selesai menjabat.
Baca SelengkapnyaPaparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100
Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaPengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia Belum Menggiurkan Buat Investor
Ekonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca SelengkapnyaCak Imin Sebut Hilirisasi Indonesia Ugal-ugalan, Menteri Bappenas Beri Penjelasan Begini
Menteri Bappenas menegaskan, dari sisi perencanaan menggaet investasi, pihaknya tidak bekerja secara ugal-ugalan.
Baca Selengkapnya