Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mendorong agar sektor swasta ikut membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur. Tak hanya jadi kontraktor, tapi swasta juga didorong untuk menjadi investor.

"Jadi sektor swasta kita dorong, kalau swasta intinya sudah terlibat banyak. Intinya konstruksi, baik kontraktor, sub kontraktor maupun penyedia material. Tapi kita ingin membuat swasta naik kelas yaitu menjadi investor," ujarnya dalam acara Indonesia Infrastructure Week 2017 di Jakarta, Rabu (7/11).

Untuk itu, pemerintah telah membuat skema kerja sama untuk sektor swasta ini. Pertama, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam skema ini, pemerintah beri dukungan ke swasta yang proyeknya memiliki nilai yang kecil.

Kedua, pemerintah menawarkan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran atau PINA. Di mana, skema ini untuk pembiayaan ekuitas. Menurut Bambang, pemerintah membutuhkan swasta membangun infrastruktur karena ada selisih 37 persen kebutuhan dalam lima tahun ini.

"Kita mendorong partisipasi langsung dalam kepemilikan saham maupun instrumen, yang penting sektor swasta makin besar peranannya di infrastruktur dan bisa menutup gap tadi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin, Rosan P Roeslani mengatakan, anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tahun ini mencapai Rp 409 triliun. Pembangunan infrastruktur ini dinilai belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, salah satunya kemacetan.

"Jika kita terbiasa, 2 sampai 3 tahun kemacetan tapi dalam tahun-tahun mendatang selesai waktu tempuh konektivitas jauh lebih baik," kata Rosan.