Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Bapennas Sebut Banyak Pemerintah Daerah Tak Konsisten soal Data Penduduk Miskin

Bos Bapennas Sebut Banyak Pemerintah Daerah Tak Konsisten soal Data Penduduk Miskin Kemiskinan kota meleset. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan terdapat manipulasi data terkait penduduk miskin yang dilakukan oleh beberapa daerah.

"Lagi-lagi ini soal data kalau terkait sistem perlindungan sosial," katanya dalam sambutan Rakorbangpus 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa (11/5).

Suharso mengatakan, banyak pemerintah daerah yang tidak menyampaikan secara jujur terkait data jumlah penduduk miskin di daerahnya karena ingin dianggap telah sukses menurunkan tingkat kemiskinan.

"Soal data terkait sistem perlindungan sosial banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu dikurangi," katanya.

Kemudian Suharso menuturkan ketika pemerintah pusat ingin membagikan bantuan sosial (bansos), secara tiba-tiba pemerintah daerah mengatakan jumlah penduduk miskinnya bertambah.

"Ketika ada pembagian bansos daerah mengatakan jumlah orang miskin itu bertambah. Itu bukan hanya dalam masa pandemi ini sebelumnya juga terjadi," ujarnya.

Padahal menurut Suharso, akurasi dan kelengkapan data terkait jumlah penduduk miskin sangat penting dalam menentukan langkah dan kebijakan pemerintah. "Akurasi dan kelengkapan data kemudian memperbarui data itu sedemikian rupa itu menjadi penting," tegasnya.

Minta Data Diperbaharui

Oleh sebab itu, Suharso meminta agar data mengenai jumlah penduduk miskin dapat terus diperbaharui dan menjadi perhatian utama oleh setiap pemerintah daerah agar dapat disesuaikan dengan penyaluran bansos.

Suharso juga berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi berbagai macam persoalan terutama terkait data jumlah penduduk miskin.

"Kita harus bersama-sama membasmi kemiskinan mendekati nol pada 2024. Ini yang harus kita tekan bahkan sampai dengan nol," ujarnya.

Hal itu harus dilakukan mengingat pemerintah memiliki target untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga mendekati nol pada 2024 mendatang.

Di sisi lain, dia mengatakan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan potensi terjadinya pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2 juta orang pada akhir 2020 dibandingkan 2019.

Suharso menyebutkan outlook tingkat kemiskinan pada tahun ini sebesar 9,7 persen sampai 10,2 persen dengan target penurunan tingkat kemiskinan di level 9,2 persen hingga 9,7 persen untuk 2021.

"Tahun ini kita berharap bisa menekannya menjadi 9 persen bahkan 8,5 persen tetapi mungkin ada penambahan. Mudah-mudahan tidak kembali ke dua digit karena itu benar-benar pekerjaan yang berat pada 2021," katanya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Kunjungan Jokowi ke Daerah Bikin Suara Prabowo-Gibran Naik

Kunjungan Jokowi ke Daerah Bikin Suara Prabowo-Gibran Naik

Bansos yang disalurkan di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi itu, rupanya terbukti menyumbang persentase suara lebih tinggi pula kepada Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Kepuasan Atas Kinerja Presiden Jokowi Capai 80 Persen

Survei Indikator: Kepuasan Atas Kinerja Presiden Jokowi Capai 80 Persen

Burhanuddin menyebutkan, kepuasan terhadap kinerja Presiden mayoritas tercatat di tiap segmen demografi warga dan setiap wilayah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen

PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen

PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.

Baca Selengkapnya
Anies Buka Data Ketimpangan di Indonesia: 64 Persen Dokter dan 74 Persen RS Ada di Jawa-Sumatera

Anies Buka Data Ketimpangan di Indonesia: 64 Persen Dokter dan 74 Persen RS Ada di Jawa-Sumatera

Berdasarkan data tersebut, membuat masyarakat di wilayah Timur Indonesia kesulitan berobat.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Menilai Sumsel Paling Cepat Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Sumatera

Kemendagri Menilai Sumsel Paling Cepat Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Sumatera

Staf khusus Menteri Dalam Negeri Kastosius Sinaga mengapresiasi langkah pejabat Gubernur Sumatera Selatan menurunkan angka kemiskinan di persentase nol persen.

Baca Selengkapnya