Bos Aprindo Kecewa Tak Dilibatkan Pemerintah dalam Pengambilan Keputusan Pandemi

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengaku tak pernah dilibatkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan mengenai penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya ketika pemerintah merumuskan kebijakan untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

"Kita enggak pernah diajak bicara sama pemerintah, ini seringkali terjadi. Makanya kalau ada kebijakan dari pemerintah seringnya malah multi tafsir," ungkap Roy dalam diskusi online bersama media, Jakarta, Kamis (22/7).

Roy mengaku, beberapa waktu lalu sempat berkomunikasi dengan pemerintah lewat beberapa kementerian terkait. Namun komunikasi tersebut tetap tidak berjalan dengan baik dan diklaim cenderung terabaikan atau sekedar formalitas saja.

"Kita sudah diajak bicara beberapa kementerian terkait, tapi ya so-so gitu lah, mau enggak mau itu juga, apalagi kementerian yang lain," katanya.

Roy juga menyayangkan dalam kebijakan pelonggaran PPKM yang direncanakan dimulai Senin (26/7) depan, pusat perbelanjaan dan pasar swalayan masih belum bisa beroperasi. Padahal pusat perdagangan sejenis seperti pasar tradisional dan tempat usaha lainnya sudah diperbolehkan kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan.

"Di aturan PPKM yang terbaru ditulis yang bisa buka ini sektor yang sama, ada pasar tradisional dan pasar swalayan yang hanya menjual kebutuhan pokok saja. Padahal dalam PP 29 ini pasar swalayan juga termasuk minimarket, supermarket, hypermarket yang juga menjual kebutuhan pokok tapi tidak disebutkan," tuturnya.

Penutupan pusat perbelanjaan dan toko ritel berkepanjangan kata Roy bisa melahirkan efek domino. Pengusaha bisa mengurangi stok produk yang bisa mengganggu produksi, merumahkan hingga mem-PHK karyawan dan sebagainya.

"Jadi kalau pabrik di hulu ini dikasih subsidi tapi apa gunanya kalau sektor hilirnya ini enggak dibantu juga, enggak boleh buka, lalu produknya mau dijual dimana," kata dia.

Pengusaha UMKM

Belum lagi, pengusaha UMKM hingga pedagang yang berjualan di sekitar toko ritel. Lalu tenaga outsourcing untuk parkiran dan petugas kebersihan lainnya. Bila toko ritel dan mal masih ditutup, maka mereka juga akan terkena imbasnya.

"Kalau kita tidak bergerak kan ada penjual makanan, ada pekerja harian seperti OB, jasa sewa kos-kosan, pekerja transportasi online, yang terdampak," kata dia.

Untuk itu, dia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak berpihak kepada pengusaha ritel. Sektor ritel perdagangan tidak dijadikan prioritas seperti sektor pariwisata sehingga para pengusaha harus berjuang sendiri tanpa adanya pertolongan dari pemerintah.

Bila sektor perdagangan ritel masuk dalam prioritas pemerintah, Roy akan sedikit lebih lega dan merasa diperhatikan. Minimal, pengusaha bisa melakukan restrukturisasi pinjaman modal ke bank di tengah situasi yang penuh tantangan ini.

"Kita minta jadi prioritas, kalau pariwisata bisa masuk, tapi kenapa perdagangan ritel juga enggak jadi prioritas? Minimal kalau masuk prioritas kita bisa restrukturisasi kredit," kata dia.