Bos Agung Podomoro soal Pulau G: kami bekerja tidak ugal-ugalan
Merdeka.com - Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) Cosmas Batubara meminta pemerintah tidak semena-mena memposisikan perusahaan swasta sebagai kambing hitam dalam sebuah proyek bermasalah. Hal ini terkait ucapan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang menyatakan penghentian proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta karena pengembang melakukan pelanggaran berat.
"Sebagai perusahaan publik harus terbuka. Pemerintah seharusnya ada komunikasi dengan stakeholder untuk menghasilkan kebijakan yang cocok ke depan, kami swasta pembayar pajak ke birokrasi. Tolong hati-hati katakan sesuatu kepada pembayar pajak. Kami hormat kepada Menko tapi keberatan dikatakan seperti itu," ujar dia di Kantornya, Jakarta, Sabtu (2/7).
Menurutnya, selama ini sebagai pengembang properti telah menjalankan kegiatan usaha dan mengikuti segala aturan yang berlaku. "Kami bekerja tidak ugal-ugalan. Kami profesional dan sangat punya integritas jadi sangat disayangkan kalangan swasta dikatakan ugal-ugalan tidak pada tempatnya," ungkapnya.
Ke depannya, perusahaan masih menunggu itikad baik dari pemerintah pusat dan pemprov DKI Jakarta dapat menyelesaikan permasalahan ini. Sebab, sampai saat ini perusahaan belum menerima pemberitahuan secara resmi dari yang berwenang.
"Kami menjelaskan apa yang kami kerjakan, akan ambil langkah informasi yang kami berikan kejelasan ya kami beritahukan penting," tegas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaPerum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaBeras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Gus Yahya memobilisasi pengurus NU untuk mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTidak jauh dari rumah presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), warga Cikeas nekat menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak.
Baca SelengkapnyaPenghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca Selengkapnya