Bonus demografi RI jadi tantangan pangan pemerintah
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron mengatakan masih ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah terkait ketahanan pangan. Sehingga, harus ada evaluasi dan solusi agar kebutuhan pangan bisa terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia.
Herman menegaskan, hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo agar tidak ada yang main-main dalam kebijakan pangan, seperti yang diamanatkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan.
"Ini harus kita lakukan evaluasi dan mencari jalan yang tepat. Bagaimana kita melihat jauh ke depan bagaimana pangan kita. Ini semata-mata kita mengangkat isu yang krusial bahwa pangan adalah hak asasi manusia, harus sampai ke individu secara cukup, bergizi, dan seimbang," ujar Herman dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan Pangan di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9).
Dia menjelaskan, ke depan Indonesia dihadapkan pada permintaan pangan yang makin tinggi karena dipicu laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapat, pergesaran seleran konsumsi, konversi lahan, perubahan iklim global, dan konflik kepentingan di beberapa belahan dunia.
Pada saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan pada pendapatan yang tidak merata, dan juga kemiskinan. Sehingga pemerintah harus memikirkan bagaimana pembagian pangan ini bisa merata.
"Kita akan terus tumbuh dan Indonesia akan dikaruniai bonus demografi dengan usia produktif tinggi. Pada setiap negara jika usia produktif masyarakatnya tinggi, maka konsumsi akan lebih tinggi," imbuhnya.
Selain itu, antara konversi lahan dengan jumlah penduduk di Indonesia terjadi ketidakseimbangan. Herman mencatat, kondisi geografis daratan Indonesia hanya 190 juta hektare namun harus melayani 258 juta masyarakat. Sementara Australia daratannya sebesar 700 juta heltare tapi hanya melayani 24,5 juta penduduknya.
"Jadi di Australia, dibandingkan populasi dengan lahan saja sudah dipastikan daya tahan pangannya cukup tinggi. Tapi kalau Indonesia dengan kondisi geografis tersebut masih rentan dengan situasi pangan kita ke depan," jelasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pangan Ungkap Isi Rapat Kabinet Jokowi, Bahas Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak?
Terkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan
Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca Selengkapnya