Merdeka.com - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan hingga saat ini Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah tersalur ke 23.963 desa. Ini mencakup 43 persen desa yang sudah mendapat dana desa.

"Sepanjang Rabu kemarin penyaluran melonjak 7.496 desa," ujar Menteri Halim dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (21/5).

Menteri Halim melanjutkan, hingga kini ada 55.260 desa yang sudah mendapatkan dana desa di rekening kas desa. Artinya, desa-desa tersebut siap menyalurkan BLT-DD.

Adapun dana desa bagi 5.437 desa masih diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. "Ini juga segera tersalur ke rekening kas desa," ujarnya.

Terdapat empat tahapan penyaluran BLT-DD, yaitu pendataan kekluarga miskin, musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima BLT-DD, pengesahan bupati terhadap daftar usulan desa tersebut, dan diakhiri penyaluran BLT-DD.

Hari ini desa yang sudah melakukan pendataan keluarga miskin mencapai 62.063 desa. Ini naik 3.690 desa dari hari sebelumnya.Desa yang sudah melaksanakan musyawarah desa khusus mencapai 54.451 desa, atau 99 persen dari desa yang sudah mendapat dana desa di atas.

Pengesahan bupati dan walikota saat ini sudah bisa ditangguhkan setelah penyaluran BLT-DD tahap pertama. Sebanyak 23.963 desa sudah menyalurkan BLT-DD. Angka ini mencakup 43 persen desa yang sudah mendapat dana desa.

"Hari ini sudah ada 2.469.025 keluarga miskin yang mendapatkan BLT-DD. Jumlahnya 30 persen dari target 12 juta keluarga penerima manfaat. Dalam sehari terjadi kenaikan penerima sebesar 815.345 keluarga miskin. Nilai dana desa yang disalurkan kepada warga mencapai Rp1,4 triliun. Nilai ini naik Rp489 miliar daripada hari sebelumnya," jelasnya.

Sesuai perkembangan terakhir, urutan provinsi yang mampu menyalurkan BLT-DD tertinggi ialah Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT-DD berturut-turut Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan Maluku Utara.

Upaya Pemerintah

Berbagai upaya relaksasi dilakukan pemerintah untuk memperlancar penyaluran BLT-DD. Instruksi Menteri Desa PDTT No 1/2020 memperbolehkan desa-desa yang telah melaporkan daftar penerima BLT-DD kepada bupati atau walikota lebih dari lima hari maka bisa langsung menyalurkan kepada warganya sesuai daftar tersebut.

Instruksi Menteri Desa PDTT No 2/2020 bertambah menegaskan, desa-desa selanjutnya dapat langsung menyalurkan BLT-DD tahap pertama sesuai daftar hasil musyawarah desa. Adapun pengesahan bupati atau walikota atas daftar itu menjadi basis penyaluran pada tahap kedua dan seterusnya.

Kementerian Desa PDTT telah menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk memantau, mendukung, serta melaporkan secara rutin dan on call proses percepatan penyaluran BLT Dana Desa.

Kementerian juga menugaskan seluruh pejabat eselon II untuk monitoring harian dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di seluruh kabupate dan kota penerima dana desa. Adapun pejabat eselon I wajib berkomunikasi intensif dengan Bupati/Walikota guna percepatan BLT-DD.