Merdeka.com - Seperti dikhawatirkan oleh pegiat lembaga swadaya masyarakat dan anggota dewan, penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di beberapa daerah tidak berjalan mulus. Banyak warga miskin yang seharusnya berhak, malah tidak mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang menjadi syarat mendapat dana bantuan itu selama empat bulan ke depan.

Kasus yang menonjol misalnya laporan warga bahwa dari 716 KK di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, hanya 339 KK yang menerima dana kompensasi itu. Potret lebih murah terlihat pada nasib Warkem (65), nenek miskin penduduk Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Banyumas Jawa Tengah, yang tak memperoleh KPS. Padahal Ketua RT setempat mengakui bahwa nenek renta itu mengandalkan bantuan tetangga agar bisa tetap makan sehari-hari.

Selain masalah dalam penyaluran, uang Rp 150.000 per bulan yang diberikan pada warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi itu ditengarai akan langsung habis untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder. Misalnya membeli rokok atau membayar utang.

Bahkan kekhawatiran itu muncul langsung dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa saat membagikan BLSM di Kantor Pos KCP Kramat Jati, Jakarta Timur kemarin Selasa (25/6), mengingatkan seorang ibu miskin yang dia temui agar tidak membelanjakan uang tersebut untuk rokok.

"Jangan dipakai buat beli rokok bapak ya bu. Beli buat keperluan mendesak saja," kata Hatta.

Apa lacur, beberapa warga yang sudah mencairkan dana bantuan nyaris menghabiskan uang BLSM. Apalagi sistem penyaluran dirapel dua bulang langsung, sehingga warga mendapat total Rp 300.000 per keluarga sasaran.

Waluyo, 25 tahun, warga Kecamatan Banjarsari Solo, Jawa Tengah, mengatakan uang BLSM yang telah dicairkan keluarganya kemarin dipakai untuk konsumsi sehari-hari, termasuk merokok. "Kalau buat ngerokok itu sudah pasti lah, kalau bayar utang belum tahu, mungkin saja, kalau enggak salah tinggal sisa sedikit buat belanja," tuturnya ketika dihubungi merdeka.com, tadi malam, Selasa (25/6).

Lain lagi pengakuan Tanto, 60 tahun, asal Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, DIY soal rencananya bila menerima BLSM. Pria sepuh ini sudah menerima kiriman pos berisi KPS. Jika dana Rp 300.000 itu cair, dia ingin menggunakannya untuk utang kredit usaha.

"Mau saya pakai beli bibit lele dan nyewa tambak," ungkapnya.

Ekonom Faisal Basri sudah mengingatkan pemerintah bahwa rapelan dua bulan BLSM malah berpotensi habis lebih cepat. Sebab kebutuhan warga miskin sangat banyak, dan belum tentu produktif. Sehingga dia yakin dalam waktu singkat dana itu langsung amblas.

"Ini BLSM dua bulan sekali kan aneh, gaji saja sebulan sekali. Orang miskin kan keinginan lebih banyak dari kemampuannya kan. Kemudian BLSM datang dua kali setiap dua bulan Rp 300.000, itu sehari juga habis," kata Faisal dalam diskusi akhir pekan lalu di Jakarta.

Mendapati fakta banyak pihak menyoroti masalah yang menyelimuti BLSM, Hatta berkelit. Dia mengatakan bahwa media dan masyarakat terlalu fokus pada bantuan uang itu. Padahal, imbuh Hatta, kompensasi-kompensasi tersebut bukan hanya BLSM, tetapi ada juga bantuan beras miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM).

"Kadang-kadang orang terlalu melihat menitikberatkan pada BLSM. Padahal program kita ada Rp 31 triliun," ujar politikus PAN itu.

Menurut Hatta, dibanding BLSM program yang berdampak lebih signifikan adalah infrastruktur pedesaan. Pasalnya, program pembangunan fasilitas umum itu dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, sehingga membantu kesejahteraan masyarakat.

"Salah satu program yang paling signifikan adalah program infrastruktur pedesaan. Itu akan memungkinkan 30 juta pengguna infrastruktur dan ini untuk menampung pekerja yang besar. Anggarannya Rp 7,2 triliun untuk irigasi, jalan desa, perumahan. Dan ini adalah yang lebih penting," tandasnya.