Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar, tidak yakin relokasi pabrik dari kawasan Jabodetabek ke wilayah lain, terkait dengan peningkatan upah minimum buruh. Baginya perusahaan pindah ke daerah lain karena pelbagai faktor.

Organisasi pengusaha seperti Apindo kerap menuding banyak perusahaan padat karya dan manufaktur yang pindah lantaran buruh selalu meminta kenaikan upah. Tren kepindahan itu terjadi sejak Upah Minimum Provinsi (UMP) banyak yang melonjak pada awal 2013.

Pekan lalu, Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2014 sebesar Rp 2,4 juta per bulan. Pengusaha kembali menyuarakan kekhawatiran akan ada pemindahan pabrik dari Jakarta ke daerah lain.

"Pemindahan kan akan melihat kebutuhan masing-masing perusahaan. (Sebabnya) macam-macam, bisa karena upah, tenaga kerja, pasarnya, bisa karena dekat bahan baku, jadi itu tidak bisa dikhususkan," ujar Mahendra kepada wartawan, Jakarta, Senin (4/11).

Meski demikian, sepanjang tahun ini, Mahendra membenarkan bahwa ada beberapa perusahaan yang pindah dari kawasan industri di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Untuk jumlah dan profil perusahaan yang pindah, dia mengaku tidak ingat datanya.

"Kebanyakan manufaktur itu pindah ke Jawa Timur dan Jawa Tengah," ungkapnya.

Mahendra menyatakan, dari sudut pandang pengelola investasi, proses negosiasi upah untuk 2014 berlangsung lebih mulus dibanding tahun lalu.

Agar ketegangan bisa dihindari, dia meminta baik pengusaha maupun serikat pekerja benar-benar memanfaatkan mekanisme diskusi di Dewan Pengupahan. Selama proses penentuan Komponen Hidup Layak (KHL) terbuka dibicarakan, Mahendra yakin Indonesia tetap akan jadi tujuan investasi baik untuk padat karya maupun manufaktur.

"Dalam penghitungan upah tadi adalah KHL itu elemen yang jelas. Kalau elemennya jelas, terbuka, dan akuntabel, mekanisme itu jadi dipercaya dan menimbulkan kepastian. Jadi itu yang perlu kita dorong ke depan," paparnya.