Merdeka.com - Setelah mengeluarkan izin investasi 3 jam untuk menyelesaikan izin prinsip investasi, izin soal akta perusahaan serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menambah lima produk perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi investor. Aturan ini akan diberlakukan pada 4 Januari 2016.

"Ke depan kami banyak komunikasi. Tanggal 4 Januari 2016 (kami) grand launching ke publik sehingga lebih banyak yang paham mengetahui dan menjalankan. Seluruh infrastruktur, perangkat, revisi peraturan menteri sudah bisa kami tetapkan," kata Franky di gedung BKPM, Jakarta, Selasa (1/12).

Produk-produk yang diluncurkan antara lain, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kepabean (NIK).

Selain delapan produk tersebut, BKPM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga telah mendiskusikan untuk memberikan izin lainnya berupa booking tanah. Namun, izin ini hanya dikeluarkan jika diperlukan, mengingat tidak semua perusahaan memerlukan booking tanah.

"Karena ini bukan masuk produk jadi disebutnya 8+1. Jadi dalam 14 hari, investor menyerahkan rencana penggunaan lahan. Sehingga dalam tiga jam bisa mengurus perizinan booking tanah," imbuh Franky.

Franky mengaku, saat ini yang diperlukan BKPM atas program ini adalah sosialisasi dan komunikasi kepada para investor. Sehingga, BKPM akan evaluasi program ini sebelum diluncurkan Januari 2016.

"Diharapkan soft launching ini, dua atau tiga atau empat minggu ke depan bisa lihat apa yang perlu disempurnakan dan yang dihasilkan izin dan produk-produknya," .

Selain itu, BKPM juga membuka izin investasi 3 jam untuk kawasan non industri. Awalnya, izin ini hanya dibolehkan untuk kawasan industri saja.

Meski demikian, perluasan izin tersebut masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sebelumnya. Seperti investor hadir langsung dengan rencana investasi minimal Rp 100 miliar, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1000 orang.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Lestari Indah mengaku sejak diumumkan pada Oktober lalu, sudah ada empat perusahaan dari berbagai sektor yang memanfaatkan layanan ini. Empat perusahaan tersebut berasal dari sektor properti, sektor industri serta pembangkit listrik tenaga air.

"Ada di DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat," kata Lestari.

Pengembangan layanan izin investasi 3 jam ini, lanjut Lestari, diharapkan dapat menambah jumlah investor yang mengurus perizinan melalui layanan cepat ini.

"Diharapkan akan lebih banyak investor yang menerima manfaat. Dan mendukung target Presiden Joko Widodo dalam mencanangkan penciptaan 2 juta tenaga kerja," pungkas dia.