Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BKPM minta tambahan anggaran Rp 200 M guna pengoperasian sistem perizinan online

BKPM minta tambahan anggaran Rp 200 M guna pengoperasian sistem perizinan online Kepala BKPM Thomas Lembong. ©2018 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajukan penambahan anggaran Rp 200 miliar per tahun. Dana ini dibutuhkan untuk pengoperasian Sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS).

"Sementara ini kami ajukan tambahan anggaran Rp 200 miliar per tahun ya," ungkap Kepala BKPM Thomas Lembong, di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (19/7).

Dia mengatakan, dengan adanya penambahan anggaran tersebut, maka total anggaran untuk menjalankan OSS menjadi Rp 700 miliar.

"Jadi anggaran BKPM yang tadinya kitra kira Rp 500 miliar pertahun tahun akan naik menjadi Rp 700 miliar pertahun tahun," imbuh dia.

OSS, kata dia, akan memperkuat dan mempermudah proses perizinan guna meningkatkan investasi di dalam negeri baik pusat maupun daerah. "Untuk menumbuhkan perekonomian kuncinya adalah investasi dan ekspor. Kami mereorientasi lebih ke domestik, terus terang saja dibandingkan internasional kita berorientasi pada kerjasama domestik," ujar Thomas.

"Kerja sama internasional kami titipkan ke Kementerian Perdagangan dulu supaya kita bisa fokus ke kerjasama domestik. Sekali lagi pusat dengan daerah antara instansi di pusat dan sebagainya," tandasnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.

Baca Selengkapnya
72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
4 Modus Penipuan Online yang Wajib Diwaspadai, Yuk Kenali Saluran Informasi dan Kanal Komunikasi Resmi Blibli

4 Modus Penipuan Online yang Wajib Diwaspadai, Yuk Kenali Saluran Informasi dan Kanal Komunikasi Resmi Blibli

Blibli mengajak masyarakat lebih waspada dengan mengenali saluran informasi dan kanal komunikasi resmi Blibli.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Sistem Tol Tanpa Sentuh Diklaim Bisa Hemat BBM Kendaraan

Sistem Tol Tanpa Sentuh Diklaim Bisa Hemat BBM Kendaraan

Penerapan sistem bayar tol tanpa sentuh tersebut dinilai memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia.

Baca Selengkapnya