Merdeka.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa proses pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) bukan perkara mudah.

Dia mengatakan, pemerintah memang telah mendeteksi adanya ribuan izin usaha tambang tidak produktif sejak lama. Namun, proses pencabutan baru akan dilakukan mulai Senin (10/1) pekan depan.

"Bos, mencabut barang ini enggak gampang bos. Ini bukan ambil singkong di kebun langsung cabut. Ini barang harus dicek baik, jangan sampai kita dzolim sama orang," ujar dia di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (7/1).

Pasca menemukan bukti adanya izin usaha tambang tidak produktif, pemerintah tetap harus mengecek kembali untuk mendapatkan pembuktian. Bahkan jika sudah benar-benar terbukti, pemerintah tetap harus mengidentifikasi alasannya.

"Dan yang kita cabut ini sudah merupakan hasil verifikasi yang luar biasa sekali," imbuh Bahlil.

Menurut dia, pemerintah butuh waktu sekitar 5-6 bulan untuk melakukan proses verifikasi soal pencabutan 2.078 izin usaha tambang. Pandemi Covid-19 pun turut menghambat kegiatan tersebut.

"Lama barang ini. Masa covid loh, bayangkan. Kalau tidak covid kita sudah lakukan di awal-awal. Siapa yang mau kerja mulai 2021 di bulan Juni? Mencret kita dengan delta kayak begitu," tuturnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, Bahlil menemukan mayoritas pemegang izin usaha tambang tidak sehat ini memang sengaja mempermainkan wewenang yang telah diberikan.

"Banyak yang izinnya itu cuman dipegang, abis itu cari lagi investor yang lain. Mutar-mutar," tukas Bahlil.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com