Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus mencari beragam cara untuk menghukum PT Pusaka Benjina Resources (PBR) lantaran kapal milik perusahaan tersebut disebut-sebut melakukan perbudakan terhadap sejumlah ABK nya dan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Benjina, Maluku.

Kali ini Menteri Susi mengirimkan selembar surat yang ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Isinya, Menteri Susi meminta BKPM mencabut izin usaha PT PBR. Namun BKPM meminta Susi memberikan bukti valid sebelum mencabut izin usaha PT PBR.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis Azhar menuturkan, surat Susi untuk membekukan izin usaha PBR tidak dilengkapi lampiran. Sehingga sulit bagi pihaknya memenuhi permintaan Susi.

"Surat (Menteri Susi) ke kami itu satu lembar tanpa ada lampiran. Jadi itu yang kami klarifikasi apa yang dimaksud permintaan pencabutan, mana dokumen pendukuNgnya, ini yang kita mintakan," kata Lubis di Jakarta, Kamis (23/4).

Tidak mudah membekukan izin usaha sebuah perusahaan. Terlebih dikhawatirkan bakal mengganggu iklim investasi di Indonesia.

"Kami kan BKPM mempromosikan investasi tapi kita juga sadar perusahaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan di republik ini," jelasnya.

Sesungguhnya, kata dia, PT PBR bisa disebut tidak lagi beroperasi. "Seluruh kapal sudah dicabut izinnya. Jadi secara de fakto mereka sudah tak operasi," ucapnya.