Merdeka.com - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf menegaskan bahwa integrasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi sebuah digital adalah merupakan mandat yang telah disepakati bersama dengan Menpan RB dalam mendukung smart government ke depan di ibu kota negara baru, kota Nusantara.

"Adanya digitalisasi arsip kepegawaian akan lebih efisien, security terkontrol dan tingkat aksesibilitas lebih besar serta dapat diatur," ucapnya dikutip dari laman BKN di Jakarta, Selasa (26/7).

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suharmen menjelaskan dalam hal ini, pengelolaan arsip kepegawaian menghadapi berbagai tantangan seperti kualitas data ASN yang masih belum lengkap, belum akurat serta kurang transparan.

"Adanya Document Management System (DMS) akan memudahkan karena DMS ini telah meliputi dari pengelolaan, penyimpanan, melacak dokumen hingga akses dokumen dalam satu aplikasi saja," ucapnya.

Direktur Arsip Kepegawaian, Yudhantoro Bayu Wiratmoko mengatakan bahwa cara paling efektif untuk percepatan digitalisasi adalah dengan koordinasi ke setiap instansi dan berkolaborasi dengan berprinsip gotong royong. "Digitalisasi ini akan mudah dilakukan bila kita dapat bersinergi bersama," ucapnya.

"Digitalisasi data akan sangat menguntungkan dalam tata kelola pemerintahan hingga pengambilan keputusan pimpinan," tambah Supranawa Yusuf.