Merdeka.com - Bisnis waralaba di Indonesia perlu didata ulang. Pendataan ini sangat diperlukan sebagai basis untuk membuat regulasi terkait waralaba yang tepat.

Ketua Komite Tetap Waralaba Lisensi dan Kemitraan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Amir Karamoy mengatakan, pendataan waralaba terakhir dilakukan Kementerian Perdagangan pada 1990. "Sekarang sudah 23 tahun, kita masih tidak punya data base itu, sehingga ketika berbicara waralaba itu tidak jelas artinya apa," ujarnya saat ditemui di pameran waralaba 2013, di Jakarta, Jumat (6/9).

Amir sepenuhnya menyadari perkembangan pesat bisnis waralaba tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai oleh pemerintah. Ketiadaan basis data waralaba yang tepat memandulkan regulasi yang dibuat pemerintah. "Kalau data buruk pastinya kebijakan tentang waralabanya ikut buruk."

Dia meminta pemerintah untuk bernisiatif melakukan pendataan waralaba. Perlu disediakan anggaran khusus untuk itu pada tahun depan."Seharusnya ambil inisiatif untuk mendata waralaba Indonesia," ungkapnya.

Ketiadaan database yang benar membuat Amir menilai bahwa omzet waralaba mencapai Rp 240 triliun yang diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan hanyalah terkaan belaka. Sepengetahuannya, besaran omzet waralaba jauh dari itu.

"Saya bingung angka dari mana itu Rp 240 triliun, ada juga asosiasi waralaba klaim omzet Rp 198 triliun, itu hebat. Saya kaget Apakah hanya waralaba saja atau license kan itu tidak tahu. Itu akan berdampak buruk pada dasar pengambilan kebijakan. Kalau mau jujur, omzet itu paling dibawah Rp 40 triliun," tegasnya.