Bisnis Bus Pariwisata Lumpuh Dihantam Badai Corona

Rabu, 8 April 2020 07:00 Reporter : Sulaeman
Bisnis Bus Pariwisata Lumpuh Dihantam Badai Corona Bus Pariwisata Tangerang. ©2018 Istimewa

Merdeka.com - Semakin meluasnya penyebaran virus corona atau covid-19 berdampak buruk bagi kelangsungan usaha bus pariwisata di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengatakan bahwa seluruh armada bus pariwisata terpaksa dikandangkan untuk sementara waktu, selama pandemi corona berlangsung.

"100 persen, bus pariwisata di Indonesia tidak lagi beroperasi," singkat Shafruhan melalui sambungan telepon pada Selasa (7/4).

Selain penurunan jumlah penumpang, penghentian operasional bus pariwisata bertujuan untuk memutus penyebaran virus jenis baru asal Wuhan tersebut. Keselamatan penumpang maupun awak bus pariwisata merupakan hal nomor satu.

Terkait dengan jumlah kerugian materil yang diderita oleh pelaku usaha bus pariwisata, Shafruhan belum bersedia mengonfirmasi lebih lanjut karena belum lengkapnya laporan yang diterima oleh Organda selaku induk usaha moda transportasi angkutan darat.

Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona. Sebab, kebijakan pemerintah saat ini dinilai belum menyentuh pelaku usaha bidang jasa transportasi umum.

Sejak kebijakan social distancing dan physical distancing pendapatan pelaku bisnis transportasi bus pariwisata maupun transportasi umum mengalami penurunan. Saat, bisnis angkutan umum terimbas dan seharusnya pemerintah dapat menyiapkan program recovery bagi bisnis transportasi umum.

Sejumlah bisnis Angkutan Bus Antar kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan travel atau Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), taksi reguler (konvensional), Angkutan Bus Pariwisata dapat diberikan program bantuan recovery demi keberlangsungan bisnisnya.

Minimal setiap pekerja transportasi umum itu mendapat bantuan bulanan setara UMK selama 3-6 bulan ke depan. Setiap bulan dapat dievaluasi.

"Jangan sampai nantinya bisnis angkutan umum ini gulung tikar, maka negaralah yang akan merugi nantinya," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (2/4).

Baca Selanjutnya: Kebijakan Pelonggaran OJK...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini