Merdeka.com - Kementerian Keuangan menilai rencana pembukaan anak usaha perusahaan di luar negeri membutuhkan perencanaan yang matang. Hal iniberlaku untuk anak usaha Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang berniat melebarkan sayapnya di Venezuela dan Oman.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta PT PHE segera mengirimkan surat permohonan pembentukan, sehingga ada waktu untuk dilakukan pengkajian. "Dikirim dulu saja surat permohonannya supaya kita bisa pelajari,"ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/9).

Agus mengingatkan rencana tersebut harus mendapat persetujuan dari Dahlan Iskan selaku menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kalau misal mendadak nanti penataannya kurang bagus," ungkapnya.

Agus melanjutkan jika permohonan bisa dikirimkan pada tahun ini maka baru dapat direalisasikan minimal pada tahun mendatang. "Semua ituharus direncanakan sehingga nanti direalisasikan di tahun 2013," ungkapnya.

Sebelumnya, anak usaha Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi berencana membangun dua anak perusahaan baru yang akan didirikan di luar negeri.Dua perusahaan tersebut akan didirikan di Venezuela dan Oman.

"Untuk terkait pembentukan PHE overseas pada tahun ini. Kami targetkan bangun dua perusahaan di luar negeri," kata Direktur Utama PHE, SalisAprilian di Jakarta, Senin (10/9).

Namun, kata Salis, rencana itu masih menunggu persetujuan komisaris, Pertamina pusat dan pemerintah. "Ini akuisisi major, jadi masihmenunggu persetujuan dari komisaris dan direksi," katanya.

Salis mengatakan prioritas pertama adalah kawasan Asia Pasifik, mengingat kondisi geografisnya yang mirip dengan Indonesia. Diikutioleh kawasan Timur Tengah, Afrika, dan terakhir adalah Amerika Latin.

"Prioritas pertama Asia Pasifik, karena kondisi cuaca, sehingga membuat pekerja tidak kesulitan untuk beradaptasi, seperti di Myanmar dan Thailand. Kedua, Middle East, karena kami mempunyai hubungan yang baik dan ada beberapa aset di sana, lalu Afrika dan Amerika Latin," ujarnya.

Pertamina Hulu Energi telah mempunyai 9 wilayah kerja di tujuh negara. Antara lain adalah Malaysia, Vietnam, Australia, Qatar, Sudan, Libya, dan Irak.