Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai program Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang telah menghabiskan dana Rp 16,7 miliar untuk pembuatan aplikasi software sistem rencana kerja dan anggaran kementerian-lembaga sangat mubazir.

Koordinator Advokasi FITRA Maulana menyebut aplikasi RKA-KL selalu berubah selama tiga tahun terakhir. Namun perubahan itu pun tidak signifikan dan berguna. "Yang paling mencolok perubahan dalam sistem RKA-KL setiap tahun hanya layout, dan teknis pengisian seperti kode rekening dan kode sub-komponen, padahal setiap tahun untuk software ini dianggarkan tidak pernah kurang dari Rp 1 miliar," ujarnya dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).

Dalam temuan FITRA, pada 2011 Ditjen Anggaran Kemenkeu menganggarkan dana masyarakat untuk pembuatan software itu mencapai Rp 8 miliar, lalu pada 2012 sebesar Rp 4,2 miliar, lantas tahun ini Rp 3,7 miliar. Sistem komputer ini awalnya diniatkan mempermudah penyusunan anggaran lembaga negara di seluruh Tanah Air agar bisa didata dan dipantau secara terpadu.

Masalahnya, software ini dituding malah membuat penyusunan anggaran sangat merepotkan. Detail kecil, seperti kode sub-komponen belanja pegawai berubah setiap tahun, demikian pula format belanja lain.

"Misalnya kode 05 untuk belanja pegawai, tahun berikutnya berubah lagi. Itu teknis, tapi butuh ketelitian, padahal di kementerian dan lembaga selalu ada mutasi pegawai yang mengisi data itu di bagian anggaran. Kalau orang baru ketemu sistem itu saya yakin blank," ungkap Maulana.

Meski setiap tahun dianggarkan penyempurnaan, Maulana menilai software itu tetap saja menyulitkan para kepala bagian keuangan Kementerian dan Lembaga yang harus menyusun anggaran setiap tahun. FITRA mengklaim banyak pejabat yang mengeluh sulit menggunakan program dari Kemenkeu tersebut.

"Saya berbicara dengan banyak eselon III dan IV dari kementerian lain, semua mengaku sistem RKA-KL itu susah digunakan, jadi sebenarnya dengan sistem ini siapa yang diuntungkan," katanya.

FITRA mendesak pemerintah membatalkan penganggaran tahun ini untuk proyek software RKA-KL tersebut. Maulana menyatakan anggaran Rp 16,7 miliar selama tiga tahun ini, seandainya digunakan buat mengobati penderita gizi buruk bisa menyelamatkan 1.163 jiwa.

"Software RKA-KL sampai 2011-2013 adalah membuang-buang anggaran untuk proyek para pejabat dan menyusahkan pembuat anggaran seluruh kementerian," katanya.