BI Ungkap Alasan Vitalnya Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur 5 Tahun Mendatang

Kamis, 7 November 2019 12:25 Reporter : Merdeka
BI Ungkap Alasan Vitalnya Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur 5 Tahun Mendatang Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi. ©2018 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) berharap keterlibatan pihak swasta menjadi investor di proyek-proyek pemerintah semakin diperbesar. Sebab, proyek infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) dibutuhkan sebesar Rp6.000 triliun.

Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, menjelaskan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sendiri tiap tahunnya hanya sebesar Rp240 triliun atau senilai Rp1.000 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

"Dari Rp6.000 T ke Rp1.000 T artinya kan ada Rp5.000 triliun gapnya. Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11).

Ke depan, pihaknya berupaya keras untuk meningkatkan komitmen untuk menjalin sinergi dengan pihak swasta. "Sehingga tentu saja peran swasta kita gerakkan. Karena berbagai pihak yang masih berpotensi di negara ini ya kita gerakkan lah," ujarnya

Adapun pihaknya mengungkapkan, sektor lain pun juga akan banyak dilibatkan pihak swasta sehingga tak terbatas pada ruang lingkup pembangunan infrastruktur semata.

"Kita harus tingkatkan di berbagai pembiayaan karena ini tidak hanya terbatas bukan saja untuk (infrastruktur) jalan tol tapi juga butuh energi dan macam-macam, tentu ini memerlukan peran swasta juga," kata dia.

1 dari 2 halaman

Faisal Basri Sentil Fenomena Peran Swasta Bangun Infrastruktur yang Terus Mengecil

Ekonom Senior, Faisal Basri, mengakui infrastruktur di Indonesia memang jauh tertinggal dibanding negara lain dan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Hal itu dia utarakan dalam sebuah acara diskusi bertajuk 'Politik Pembangunan Infrastruktur Beban atau Tabungan Ekonomi Masa Depan?' digelar di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (28/3).

"Memang Indonesia serba tertinggal dari sisi infrastruktur di ASEAN semua jenis infrastruktur di sini di bawah rerata ASEAN," kata dia.

Namun demikian, dia menggarisbawahi pembangunan infrastruktur tidak mungkin seluruhnya mengandalkan uang negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia mengungkapkan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa porsi APBN untuk pembangunan infrastruktur hanya 63 persen. 37 persen sisanya, pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain yang kreatif melalui berbagai skema serta melibatkan swasta di dalamnya.

Namun demikian, pada kenyataannya keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur masih sangat minim. Bahkan menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

"Karena APBN terbatas jadi swasta ikut bangun, tapi realisasinya keikutsertaan swasta hanya 9 persen, jadi dari 37 persen realisasinya 9 persen. Kalau kita lihat 2006-2010 swastanya masih 19 persen lalu sekarang turun jadi 9 persen. Jadi ini ironi, peranan pemerintah pusatnya naik, tapi swastanya (turun)," ungkapnya.

Dia melanjutkan, seharusnya pemerintah lebih gencar menawarkan skema public private partnership (PPP) supaya dana APBN dapat lebih difokuskan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan program lainnya yang langsung menjangkau masyarakat.

"Supaya anggaran negara untuk kemiskinan saja, pokoknya yang langsung menohok masyarakat," tegasnya.

Selain itu, dia menekankan nafsu membangun infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia. Jangan hanya karena meniru negara lain yang telah lebih dahulu maju dengan salah satu infrastrukturnya.

Indonesia, lanjutnya, dengan identitasnya sebagai negara maritim seharusnya menggenjot infrastruktur laut untuk menciptakan konektivitas antar daerah dan antar pulau.

"Tidak masalah pembangunan infrastruktur ini, tapi masalahnya kok begini? Indonesia kalau bangun infrastruktur jangan tiru China, kalau China kereta cepat jangan tiru kereta cepat , jangan tiru Malaysia, Singapore, Thailand. Kita ini negara maritim yang menyatukan 17.504 pulau adalah laut jadi infrastruktur laut harus jadi back bone nya, yang lain ikut," tutupnya.

2 dari 2 halaman

Ini Cara Sri Mulyani Buat Investor Swasta Tertarik Garap Infrastruktur RI

Menteri Keuangan, Sri Mulyani tengah serius memperbaiki kondisi perekonomian domestik. Ini dilakukan untuk membuat iklim pembiayaan infrastruktur, terutama oleh swasta semakin baik.

Dia menjelaskan, paradigma baru pembiayaan infrastruktur dengan melibatkan swasta amat berkaitan dengan peran pemerintah dalam melindungi para investor dari berbagai ancaman tradisional, salah satunya fluktuasi nilai tukar.

"Kita tahu bahwa infrastruktur rentan terhadap risiko maturity, komitmen panjang, serta risiko dari sisi mata uang. Kita mengundang pembiayaan dari luar yang revenue dalam mata uang lokal. Jadi risiko tradisional harus ditangani," kata dia, dalam 'Indonesia Investment Forum', Conrad Hotel, Bali, Selasa (9/10).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadikan pembiayaan infrastruktur makin menarik adalah terus berusaha memperbanyak instrumen pembiayaan proyek infrastruktur oleh swasta.

"Kita berupaya sangat keras untuk memperkenalkan lebih banyak instrumen dan lebih banyak lembaga pembiayaan (di bawah pemerintahan)," ujar dia.

Dengan demikian, diharapkan pihak investor memiliki lebih banyak pilihan ketika hendak masuk dalam pembiayaan infrastruktur.

"Setiap negara tidak bisa menarik swasta untuk terlibat tanpa menciptakan keadaan makroekonomi yang stabil. Itu adalah pekerjaan Pak Perry (Gubernur BI), saya, dan Pak Wimboh (Ketua Dewan Komisioner OJK)," tegas dia.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
Menteri ESDM Mulai Benahi Proyek Energi Terbarukan Mangkrak
Realisasi Investasi Tol Masih Jauh dari Target
Presiden Jokowi Target RI Miliki 5.000 Km Jalan Tol di 2024
Jokowi Resmi Buka Pameran Infrastruktur Terbesar di Indonesia
NasDem Ancam Interpelasi Risma, DPRD Surabaya Ajukan Jalan Musyawarah Mufakat
Jalan Panjang dan Rusak Menuju Pantai Biduk-Biduk Kaltim
Jasa Marga Butuh Puluhan Tahun Tentukan Untung Rugi Pengelolaan Tol

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini