Merdeka.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sumatera Barat akan terus melakukan survei untuk melihat adanya transaksi yang menggunakan virtual currency di daerah setempat. Bahkan, apabila ada ditemukan akan ditindak sesuai sanksi.

"Bank Indonesia telah menegaskan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia," terang Kepala KPwBI Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono, Senin (5/3).

Dijelaskannya, tidak diakuinya virtual currency termasuk Bitcoin sebagai alat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011.

Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

"Maka itu, pertama kita mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak menggunakan virtual currency sebagai alat pembayaran atau alat investasi. Sebab, hal tersebut sangat berisiko dan maka itu Bank Indonesia melarang," cetusnya.

"Dalam praktiknya nanti kita akan banyak melakukan survei-survei untuk melihat apakah adanya transaksi, jika ada tentu akan ditindak sesuai sanksi-sanksi," sambung Endy Dwi Tjahjono dengan tegas.

Dikatakannya, untuk pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung-jawab. Bahkan, imbuhnya, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif.

"Sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency," pungkasnya.