Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) optimistis ekonomi nasional dapat tumbuh positif di tengah tekanan geopolitik dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina yang tak kunjung berakhir. Yakni, mencapai 5,3 persen di 2022.

"Pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5 sampai 5,3 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam video konferensi Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI - Juni 2022, Kamis (23/6).

Perry menyatakan, proyeksi ini sejalan dengan peningkatan permintaan domestik di tengah tetap positifnya kinerja ekspor. Perkembangan tersebut tercermin dari berbagai indikator dini pada Mei 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir yang menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur, seiring dengan peningkatan mobilitas dan pembiayaan dari perbankan.

Selain itu, kinerja ekspor juga tetap kuat, khususnya pada komoditas batu bara, besi baja, dan biji logam, di tengah risiko tertahannya permintaan akibat perlambatan perekonomian global. Secara spasial, kinerja positif ekspor terjadi di seluruh wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera.

"Perbaikan ekonomi juga tercermin pada kinerja beberapa sektor utama, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi yang terus membaik," imbuh Perry.

Ke depan, perbaikan perekonomian domestik diprakirakan terus berlanjut didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha, di tengah tetap positifnya kinerja ekspor.

"Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia," tutup Perry meyakinkan.

Syarat Capai Target Pertumbuhan

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto meminta, pemerintah untuk menunda rencana menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite, LPG kemasan 3 kilogram, hingga tarif listrik pasca lebaran Idulfitri 2022. Diketahui, rencana penyesuaian harga tersebut mengemuka akibat meroketnya harga komoditas energi maupun pangan global.

Eko menyampaikan, penerapan penyesuaian harga sejumlah komoditas utama tersebut justru berpotensi membuat target pertumbuhan ekonomi 2022 meleset. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini mencapai 5,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy)

"Kalau ini bisa kita lakukan sebetulnya kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi (2022) 5,2 persen masih optimis bisa kita capai," kata Eko dalam webinar Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022, Rabu (11/5).

Eko menerangkan, penerapan kebijakan penyesuaian harga tersebut justru akan menghambat pemulihan daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Padahal, daya beli penting untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat.

"Jadi, pasca lebaran ini (pemerintah) tidak segera menaikkan berbagai macam harga yang secara internasional ada kenaikan tapi ya sebisa mungkin harus kita tahan. Misalnya harga energi, LPG, Pertalite, listrik dan beberapa harga kebutuhan pokok," jelasnya.

Pun, lanjut Eko, saat ini tingkat konsumsi masyarakat masih belum pulih total pasca terdampak pandemi Covid-19. Dia mencatat, tingkat konsumsi masyarakat masih di bawah 5 persen hingga memasuki kuartal I-2022.

"Konsumsi belum pulih total belum mencapai 5 persen baru 4,3 persen," tutupnya.

Untuk itu, Eko meminta pemerintah tidak terburu-buru untuk menerapkan kebijakan penyesuaian harga dalam waktu dekat ini. Menyusul, adanya sejumlah dampak buruk yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.