Bertolak ke Beijing, Wapres JK Hadiri KTT Jalur Sutra Kedua
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertolak ke Beijing, Tiongkok untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra, Rabu (24/4). Tidak hanya menghadiri KTT, JK juga akan melakukan kunjungan kepada Presiden China, dan Working Lunch bersama Wakil Presiden China.
Selain itu, dia juga akan menghadiri sejumlah Business Dinner dan Forum Business serta Jamuan Santap malam dan pertunjukan seni yang digelar oleh Pemerintah China. Dalam kunjungan ke negeri Tirai Bambu yang dimulai dari tanggal 24 hingga 28 April ini, JK juga akan singgah ke Masjid Dongzhimen untuk melakukan sholat Jum'at.
Turut mendampingi JK dalam kunjungan kerja kali ini Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi sudah lebih dahulu berada di Beijing.
Sementara yang ikut dalam rombongan pesawat pagi ini di antaranya Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi dan M. Ikhsan serta M. Awal Chairuddin.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menawarkan 28 proyek senilai USD 91,1 Miliar atau setara dengan Rp 1.295,8 Triliun kepada China pada KTT ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dengan adanya kerjasama tersebut, investor China yang akan masuk ke Indonesia tetap tidak akan diistimewakan. Mereka harus memenuhi syarat selayaknya investor asing dari negara lain.
"Pertama, setiap investor yang hendak menanamkan modalnya harus membawa teknologi terbaik dari negara asal. Kami tidak mau menerima second class technology (teknologi kelas dua), kami mau investor membawa teknologi ramah lingkungan," kata Menko Luhut di Shangri La Hotel, Jakarta, Selasa (19/3).
Dia melanjutkan, syarat kedua adalah ketika investor membawa teknologi terbaru ke Indonesia maka secara perlahan investor tersebut harus melakukan transfer knowledge atau berbagi pengetahuan serta teknologi kepada pekerja Indonesia.
"Ketiga, investasi tersebut harus mempekerjakan pegawai asal Indonesia sebanyak mungkin," ujarnya.
Yang keempat, calon investor harus membangun industri yang bisa memberikan nilai tambah kepada produk Indonesia. Dia menegaskan karena skema kerja samanya adalah B2B maka kedua belah pihak harus saling menguntungkan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Wapres Jusuf Kalla Blak-blakan Perjalanan Jokowi Menjadi Presiden: Bahaya!
Jusuf Kalla berbicara mengenai rekam jejak Presiden Jokowi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004
Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.
Baca SelengkapnyaJK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir
Jusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaVIDEO: JK Sentil Pembagian Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Caranya Harus Benar!
Jusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Ingatkan Jokowi Netral, Moeldoko: Lihat Secara Jernih, Jangan Subjektif
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla akan Bertemu Megawati, Idrus Marham Ingatkan Tak Bawa Nama Golkar
Jusuf Kalla berencana untuk bertemu Megawati. Pertemuan itu akan turut membahas hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya