Merdeka.com - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono dan wakilnya Donny Rahajoe mendatangi Istana Presiden. Bambang menjelaskan, kedatangannya untuk rapat bersama Presiden, para menteri dan Kapolri untuk membahas persiapan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Hari ini kami rapat dengan presiden, beberapa menteri dan juga Kapolri untuk melihat sejauh mana persiapan dari ibu kota negara ini akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Bambang usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/3).

Dalam pertemuan tersebut, Bambang membawa 6 rancangan peraturan perundang-undangan (RPP) sebagai turunan UU IKN tahun 2022. Terdapat 4 rancangan peraturan presiden dan 2 rencana peraturan pemerintah.

"Saya mulai dengan regulasi dulu, kalau di regulasi kita sedang menyelesaikan 4 rencana Perpres dan 2 rencana Peraturan Pemerintah," kata dia.

"Dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan," kata dia menambahkan.

Enam RPP tersebut akan menjadi landasan pembangunan IKN yang mengusung tema kota yang berkelanjutan, hijau, inklusif dan sebagai kota cerdas (smart city). Dia menjelaskan dalam hal perencanaan pihaknya akan melakukan konsolidasi dan perencanaan induk.

Kemudian baru menyusun rencana tata ruang rencana detil seperti tata ruang bangunan hingga lingkungan yang paling bawah. Sehingga dia perlu banyak menemui banyak pihak untuk menyelaraskan semua elemen yang akan dibangun.

Penyesuaian Level

Menurutnya, penyesuaian di level paling bawah menjadi sangat penting. Sebab hal ini akan dilihat para mitra kerja untuk saat melakukan pembangunan IKN Nusantara.

"Saya dengan Pak Doni melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah," kata dia.

Dari sisi pelaksanaan, Badan Otorita IKN juga telah melakukan beberapa percobaan. Misalnya untuk jalur logistik pembangunan IKN dari bahan baku dan bahan material yang akan digunakan dalam pembangunan. Bambang menilai dalam hal ini juga diperlukan penyusunan metode pelaksanaannya karena pembangunan IKN Nusantara memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan.

"Yang paling penting adalah bagaimana metode pelaksanaan ini bisa kita laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan itu yang ingin kita jaga," kata dia.

Pada intinya, kata dia Otorita IKN Nusantara melaksanakan 4K yakni konsolidasi dari perencanaan pelaksanaan dan juga regulasi. Kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Serta Komunikasi dan kolaborasi kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.