Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan didampingi oleh Dubes RI untuk Inggris Desra Percaya diterima oleh Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson. Pertemuan dilakukan pada hari Kamis (28/10) siang waktu London, di Kantor Perdana Menteri Inggris.

Dalam pertemuan itu, kedua pejabat negara mendiskusikan mengenai Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP26), Konferensi Tingkat Tinggi G20, penanganan deforestasi, serta kerja sama energi baru dan terbarukan.

Menko Luhut menyampaikan usulan pembentukan Dialog Tingkat Tinggi antara RI-Inggris serta gugus tugas untuk percepatan implementasi kerja sama RI-Inggris di berbagai bidang.

"Banyak kerja sama yang bisa diimplementasikan segera dan diumumkan nanti pada saat kunjungan PM Boris Johnson ke Indonesia dalam rangka KTT G-20 di Bali," ujar Menko Luhut dalam pernyataannya, Jumat (29/10).

Menko Luhut menyebut Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Boris Johnson dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral resmi di Konferensi COP 26.

Sementara itu, PM Boris Johnson menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap mekanisme ini, dan secara khusus menyebutkan beberapa area kerja sama seperti teknologi hijau dan energi baru terbarukan. Bahkan, PM Boris Johnson memuji penanganan deforestasi di Indonesia.

"Indonesia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam penanganan deforestasi," ucap Johnson.

LSM: Puncak Penebangan Hutan Papua Terjadi di Era Presiden Jokowi

Yayasan Auriga Nusantara memaparkan data deforestasi hutan sejak tahun 1992 hingga tahun 2019. Sepanjang tahun tersebut, luas hutan alam yang hilang pada 2015-2019 mencapai 2,81 juta hektare. Angka deforestasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 1992.

Berdasarkan hasil analisis Koalisi Indonesia sejak tahun 1992-2011, sebanyak 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan (PKH) di Papua telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, luasnya mencapai 1.569.702 hektar dan 84 persennya atau 1.307.607 hektar pelepasan kawasan hutan dan sektor pertanian di tanah Papua digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

“Puncak deforestasi terjadi pada periode Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya yang menjabat sebagai menteri sejak periode pertama Pemerintahan Joko Widodo," kata Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedy Sukmara dikutip dari youtube Auriga Nusantara, Kamis (11/2).

Data yang dipaparkan oleh Koalisi yang terdiri dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu menunjukkan bahwa deforestasi hutan pada periode Menteri LHK Siti Nurbaya (2015-2019) mencapai 298,6 ribu hektare.

Jumlah tersebut sama dengan masa kepemimpinan dua menteri LHK di era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Deforestasi era MS Kaban (2005-2009) mencapai 102,4 ribu hektare. Kemudian saat Zulkifli Hasan (2009-2014) mencapai 196,2 ribu hektare.

“Dapat disimpulkan bahwa deforestasi selama 9 tahun era SBY mencapai angka yang sama dengan 4 tahun sepanjang era Jokowi namun trennya berbeda, jika dilihat berdasarkan luas pelepasan kawasan hutan atau izin usaha yang diterbitkan masing-masing menteri,” kata dia.

Pelepasan kawasan hutan paling gencar sebenarnya dilakukan pada era Menteri LHK Zulhas, dia menerbitkan 37 izin usaha seluas 887,1 ribu hektare.

Sementara itu pada era Siti Nurbaya, hanya mengeluarkan 15 izin seluas 254,4 ribu hektare. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding izin usaha yang diterbitkan menteri LHK lainnya.

Sebagai informasi, ada 10 provinsi kaya hutan yang menyumbang angka deforestasi hutan tertinggi, yakni hingga 1,85 juta. 10 provinsi tersebut menyumbang 80 persen dari total luas hutan alam di Indonesia. Ke-10 provinsi itu yakni Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara Papua dan Papua Barat.

"Separuh lebih dari deforestasi di sepuluh provinsi kaya hutan itu disumbang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Sulawesi Tengah. Provinsi Papua dan Provinsi papua barat yang paling berisiko kehilangan hutan alam di masa mendatang,” kata Dedy.

Organisasi non-pemerintah yang bergerak untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Indonesia itu menemukan fakta bahwa satu per tiga hutan di Indonesia yang tersisa ada di tanah Papua. Luasnya mencapai 34 juta hektar.

Dedy pun khawatir ke depannya Provinsi Papua dan Papua Barat akan mengalami penyusutan hutan alam terbesar. Sebab, kata Dedy, sepanjang dua dekade terakhir, tutupan hutan alam menyusut 664.443 hektar. Sehingga, deforestasi di Papua mencapai 34.918 hektar per tahun.

“Dari jumlah penyusutan hutan alam tersebut, 29 persennya terjadi pada 2001-2010 dan 71 persennya pada 2011-2019. Puncaknya tahun 2015 angka deforestasi mencapai 89.881 hektar,” kata Dedy.