Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah lebih tegas dalam mendorong perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini dibanding tahun lalu. Pada tahun lalu, perusahaan masih dibolehkan mencicil hingga akhir tahun sementara tahun ini tidak.

Alasannya, tahun lalu merupakan tahun-tahun terberat seluruh sektor menghadapi penyebaran Virus Corona yang terus meningkat. Sehingga pemerintah memberikan tenggang waktu yang cukup panjang. Sementara tahun ini ada sejumlah pengetatan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6.HK.04/IV/2021.

"Tahun lalu, masa-masa kita melakukan masa pemulihan Covid-19. Memang pada tahun lalu bagi perusahaan yang memang tidak mampu dapat berdialog menyepakati waktu dan cara pembayaran. Waktu itu bertahap bahkan bisa sampai akhir 2020," ujarnya, Jakarta, Senin (26/4).

Tahun ini, pemerintah lebih mempersempit batas waktu pembayaran THR hingga H-1 hari raya. "Sekarang bagi perusahaan yang masih terdampak, bisa berdialog menyepakati waktu pembayaran THR sebelum H-1 hari raya," jelas Menteri Ida.

Selanjutnya

Kemudian perbedaan selanjutnya adalah, pemantauan tahun lalu hanya dilakukan oleh Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) secara umum. Sementara tahun ini, SP, SB dan Apindo melakukan pemantauan langsung di posko-posko pengaduan THR.

"Pemantauan, kalau yang lalu hanya teman-teman serikat pekerja dan buruh memantau secara umum. Kalau tahun ini melibatkan SP dan SB serta teman-teman Apindo yang kami minta. Kemudian, juga kami minta teman-teman di pengupahan nasional," katanya.

Perbedaan terakhir kata Menteri Ida adalah, tatacara pengaduan pembayaran THR. "Tahun lalu hanya online mengingat ada sejumlah pembatasan akibat pandemi. Tahun ini ada 3 layanan, online, call centre dan langsung atau offline dengan mengikuti protokol kesehatan," tandasnya.