Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beri IUPK ke Freeport, porsi tawar pemerintah lebih tinggi

Beri IUPK ke Freeport, porsi tawar pemerintah lebih tinggi Freeport. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah bakal memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia guna memberikan kepastian perpanjangan operasional perusahaan Amerika tersebut. Dengan pemberian IUPK, Freeport dapat kepastian perpanjangan kontrak dan kelanjutan pembangunan pabrik pengolahan atau smelter.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pemberian IUPK tersebut memang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Pemerintah memiliki hak untuk memberikan izin kepada pemegang konsesi termasuk Freeport.

"Dengan pemberian IUPK ini membuat pemerintah memiliki porsi tawar yang lebih tinggi dibanding Freeport, karena pemerintah yang memiliki konsesi dan Freeport yang mengelola," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (11/6).

Pemerintah pun dapat mencabut izin usaha apabila Freeport tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan smelter. Apabila masih menggunakan Kontrak Karya (KK), pemerintah tidak memiliki kekuatan dalam pencabutan izin tersebut.

"Beda kalau mereka masih Kontrak Karya, pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa karena pemerintah dan pengelola tambang punya kedudukan yang sama. Hanya pemberian royalti dan dividen saja, tidak bisa mengambil kebijakan. Pemberian IUPK ini juga menjadikan porsi tawar pemerintah lebih tinggi daripada investor," kata dia.

Selain itu, kata Komaidi, pemerintah dapat mendesak Freeport untuk membangun pabrik pengolahan sehingga industri pengolahan dalam negeri menjadi lebih terarah. Pemerintah dapat memberikan kepastian industri pengolahan dalam negeri.

"Pemerintah sendiri untung dengan pemberian IUPK kepada Freeport. Kalau izin bermasalah dan tidak perform kan bisa dicabut. Walaupun memang harus ada perpanjangan kontrak terlebih dahulu," pungkas dia.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia

Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia

Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
Indonesia Kembali Impor Beras di 2024, Jumlahnya 2 Juta Ton

Indonesia Kembali Impor Beras di 2024, Jumlahnya 2 Juta Ton

Upaya Bulog untuk mendatangkan impor beras kali ini akan jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Temui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen

Temui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen

Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya