Beri IUPK ke Freeport, porsi tawar pemerintah lebih tinggi
Merdeka.com - Pemerintah bakal memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia guna memberikan kepastian perpanjangan operasional perusahaan Amerika tersebut. Dengan pemberian IUPK, Freeport dapat kepastian perpanjangan kontrak dan kelanjutan pembangunan pabrik pengolahan atau smelter.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pemberian IUPK tersebut memang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Pemerintah memiliki hak untuk memberikan izin kepada pemegang konsesi termasuk Freeport.
"Dengan pemberian IUPK ini membuat pemerintah memiliki porsi tawar yang lebih tinggi dibanding Freeport, karena pemerintah yang memiliki konsesi dan Freeport yang mengelola," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (11/6).
Pemerintah pun dapat mencabut izin usaha apabila Freeport tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan smelter. Apabila masih menggunakan Kontrak Karya (KK), pemerintah tidak memiliki kekuatan dalam pencabutan izin tersebut.
"Beda kalau mereka masih Kontrak Karya, pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa karena pemerintah dan pengelola tambang punya kedudukan yang sama. Hanya pemberian royalti dan dividen saja, tidak bisa mengambil kebijakan. Pemberian IUPK ini juga menjadikan porsi tawar pemerintah lebih tinggi daripada investor," kata dia.
Selain itu, kata Komaidi, pemerintah dapat mendesak Freeport untuk membangun pabrik pengolahan sehingga industri pengolahan dalam negeri menjadi lebih terarah. Pemerintah dapat memberikan kepastian industri pengolahan dalam negeri.
"Pemerintah sendiri untung dengan pemberian IUPK kepada Freeport. Kalau izin bermasalah dan tidak perform kan bisa dicabut. Walaupun memang harus ada perpanjangan kontrak terlebih dahulu," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaPerpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaJokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja
Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca SelengkapnyaIndonesia Kembali Impor Beras di 2024, Jumlahnya 2 Juta Ton
Upaya Bulog untuk mendatangkan impor beras kali ini akan jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaTemui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen
Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya