Berapa dana dibutuhkan Jokowi pindahkan Ibu Kota dari Jakarta?

Merdeka.com - Wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta kembali menguak. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebut, pemerintah telah mempersiapkan segala hal untuk memindahkan ibu kota negara. Andrinof juga menyebut Pulau Kalimantan masih menjadi tempat ideal untuk Ibu Kota Indonesia yang baru.

Pemerintah Jokowi - JK saat ini melirik Sampit (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Pangkalanbun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai wilayah yang cocok menjadi ibu kota negara yang baru. Alasannya adalah karena jaraknya yang lebih dekat dari Pulau Jawa sehingga tidak akan sulit untuk menjaga kesinambungan. Andrinof menyebut Kementerian PPN/Bappenas sedang membuat peta jalan untuk pemindahan ibu kota negara.

"Jadi akan sangat 'urgent'. Daya dukung Pulau Jawa tidak cukup," kata Andrinof seperti dilansir dari Antara, Jakarta, (7/4).

Namun demikian, berapa biaya yang dibutuhkan Pemerintahan Jokowi untuk memindahkan ibu kota?

Pengamat ekonomi, Hendri Saparini menyebut pemerintahan Jokowi - JK membutuhkan dana yang sangat banyak untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Selain itu, dia menyebut belum ada kajian yang komprehensif mengenai pemindahan ibu kota.

"Ini belum ada kajian, dan yang pasti memerlukan dana ribuan triliun Rupiah untuk membangun ibu kota baru," kata Hendri ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (7/4).

Andrinof Chaniago sendiri pernah melakukan studi pemindahan ibu kota Indonesia. Saat itu, Andrinof masih menjadi anggota Tim Visi Indonesia 2033 di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Andrinof kala itu menyebut, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memakan biaya hingga Rp 100 triliun, namun tidak dikeluarkan sekaligus. Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun. Biaya tersebut merupakan investasi bangsa yang akan menghasilkan keuntungan berlipat-lipat dalam jangka panjang, untuk masa depan NKRI sepanjang usianya. Ibu Kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran masuk investasi maupun wisatawan.

"Sejauh kita bisa mendorong persebaran kedatangan pemodal dan wisatawan asing itu ke berbagai wilayah di Indonesia, peningkatan devisa itu tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas." ucap Andrinof kala itu.

Menurut Andrinof, pengeluaran Rp 100 triliun untuk waktu 10 tahun, atau kurang dari satu persen nilai APBN, jelas jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang sekarang mencapai di atas Rp 20 triliun per tahun, dan degradasi lingkungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2013 silam, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana pernah mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk membuat Ibu Kota baru sekitar Rp 200 Triliun. Sedangkan, idealnya untuk untuk pemindahan paling cepat tahun 2027. "Buat pindah total sekitar Rp 200 triliun," ucapnya tahun 2013 lalu.

Ada banyak proses yang harus disiapkan selain kondisi ekonomi, yakni political will. Politisi yang biasa dipanggil Sani in berharap jika pemindahan Ibu Kota jadi dilaksanakan, jangan sampai Jakarta ditinggalkan begitu saja. "Habis manis sepah di buang," tegasnya.

Dia menjelaskan konsentrasi administrasi untuk Ibu Kota ini diharapkan seperti di Malaysia. Yakni, pusat bisnis dan pemerintahan berbeda lokasinya. "Konsentrasi administrasi buat ibu kota kaya malaysia. Kuala Lumpur buat bisnis saja. Pusat administrasi pemerintah beda lagi," tutupnya.