Merdeka.com - Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim ditunjuk sebagai Presiden Direktur (Presdir) baru PT Frreport Indonesia. Hal ini sesuai dengan surat internal yang beredar dari President and Chief Executive Officer Freeport McMoran, Richard C Adkerson dan ditujukan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dalam surat tersebut, Richard mengatakan bahwa Chappy telah menjadi penasehat senior PTFI sejak Agustus 2016. Chappy bergabung dengan PTFI setelah menyelesaikan karir di Angkatan Udara Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.

Penunjukan tersebut dilakukan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia dan sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan resmi dari pemegang saham.

"Dengan gembira saya mengumumkan bahwa Chappy Hakim akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia," tulis Richard dalam Interoffice Memorandum.

Chappy ketika dihubungi mengaku tengah giat mempelajari tugasnya nanti. Dia belum bisa berkomentar banyak karena masih menunggu pengumuman resmi dari pihak Freeport.

"Saya belum bisa sekarang komentar, nanti saja setelah resmi," ujarnya pada merdeka.com melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin (21/11).

Pun, Chappy belum bisa membeberkan mengenai program 100 hari kerjanya maupun sikapnya atas sejumlah isu permasalahan yang berkaitan dengan PT Freeport Indonesia. Seperti, proses divestasi, perpanjangan kontrak karya, sampai pembangunan smelter.

"Beri saya waktu satu atau dua hari untuk mempelajari, nanti saya akan beri komentar," tuturnya.

Meski demikian, beragam komentar bermunculan terkait ditunjuknya Chappy yang berlatar belakang militer. Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.

Banyak kepentingan

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, menilai ada kepentingan dari para jenderal dengan ditunjuknya Chappy sebagai Presdir PT Freeport Indonesia. Hal ini merujuk dari latar belakang Chappy yang cukup lama di dunia militer.

"(Freeport) Ibarat gadis cantik banyak orang punya kepentingan di sana. Ini menunjukkan (Chappy Hakim) dengan latar belakang militer itu menunjukkan bahwa sedang ada keinginan untuk memastikan keamanan operasi PTFI. Saya kira itu terkait kepentingan para jenderal dan seterusnya," ujarnya kepada merdeka.com saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (21/11).

Tidak hanya itu, dia menilai penunjukan Chappy merupakan salah satu langkah untuk memuluskan perusahaan tambang raksasa asal Negeri Paman Sam itu dalam memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 2021 mendatang. Pihaknya menilai indikasi-indikasi tersebut menunjukkan ketidaktegasaan pemerintah kepada PTFI.

"Dengan situasi saat ini kita melihat, Freeport untuk memperpanjang kontraknya termasuk memuluskan revisi UU Minerba terutama berkaitan izin ekspor konsentrat. Kami melihat selama ini pemerintah tetap tidak tegas. Tidak dibangunnya hilirisasi dengan tidak bangun smelter. Celakanya DPR diam saja," tandas dia

Tak ada pengalaman bisnis

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mempertanyakan keputusan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia yang memilih Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur (Presidr) perusahaan. Sebab, Chappy merupakan seorang purnawirawan TNI.

Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah mengatakan, jika pemerintah memilih Chappy untuk kepentingan bisnis, langkah tersebut dinilai tidak tepat.

"Apakah Chappy Hakim punya kapasitas bisnis kalau kepentingannya hanya bisnis? Enggak kan. Kecakapannya apa? Latar belakang dia itu militer," ujarnya kepada merdeka.com saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (21/11).

Selain itu, dipilihnya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu hanya kepentingan politik pemerintah. Dia juga khawatir, masyarakat akan menjustifikasi jika Freeport sebenarnya tidak bermasalah.

"Latar belakang koneksi politiknya kelihatan. Ketiga, sama dengan menjustifikasi padahal Freeport baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak," pungkasnya.

Setya Novanto setuju Chappy Hakim jadi bos Freeport

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto mengapresiasi langkah PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah dengan menunjuk Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur (Presdir) perusahaan yang baru menggantikan Maroef Sjamsoeddin. Menurutnya, ditunjuknya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut pasti telah melalui pertimbangan yang matang.

"Ya tentu saya sangat apresiasi karena semua yang dilakukan berarti sudah melalui evaluasi yang sangat panjang," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (21/11).

Dengan era baru di bawah kepemimpinan Chappy, Setnov optimis Freeport dapat memberi kontribusi lebih bagi Indonesia. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam penguasaan saham sebesar 51 persen untuk pemerintah.

"Pemilihan Pak Chappy dengan pengalaman yang begitu luas tentu memberikan arti yang sangat besar bahwa Freeport ke depan akan memberikan kontribusi buat kepentingan bangsa dan negara," kata dia.

"Karena Freeport kita harapkan bisa diambil oleh Indonesia, di mana rencana Presiden yang menginginkan sekali untuk bisa mencapai 51 persen tentu dengan Presdir yang baru ini akan lebih memudahkan dalam program-program yang betul-betul bisa untuk kepentingan Indonesia," tandasnya.

Luhut juga ikut komentar penunjukkan Chappy Hakim

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara terkait ditunjuknya Chappy Hakim menjadi Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang baru menggantikan Maroef Sjamsoeddin. Menurut Luhut, keputusan tersebut sudah baik dan harus bisa diterima oleh semua pihak kendati Chappy berasal dari kalangan militer.

"Saya kira itu sudah dipilih. Kalau itu mungkin pilihan terbaik," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (21/11).

"Itu mungkin yang didapat sementara yang lebih bagus manage (Freeport) itu militer mungkin."

Disinggung mengenai percepatan divestasi Freeport, Luhut menyebut tak ada kaitannya dengan ditunjuknya Chappy Hakim sebagai bos baru Freeport. "Apa urusannya di situ? Kalau divestasi sudah ada peraturannya. Itu kan 2008 kalau engga keliru mestinya sudah 50 persen. Sekarang kan terlambat itu," tuturnya.

Mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) menilai penunjukan Chappy tidak akan memberi masalah. "Nggak ada masalah. Dia orang profesional."

Pimpinan Freeport harus kuat dan tegas

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan sosok Presiden Direktur (Presdir) harus bisa mengamankan posisi strategis PT Freeport. Terlebih semenjak ditinggalkan beberapa waktu lalu oleh Maroef Sjamsoeddin secara otomatis Presdir Freeport Indonesia menjadi kosong, sehingga perusahaan tersebut harus segera menunjuk pemimpin baru.

"Setelah Presdir mundur dalam konteks korporasi harus ada penggantinya. Kemungkinan ke sana ada, penunjukan Presdir dari Freeport Indonesia bersama induk mereka ikut pasti, ada pengaruh," kata Komaidi saat di hubungi wartawan, Jakarta, Minggu (20/11).

Mengenai latar belakang Chappy Hakim sama dengan Maroef Sjamsoeddin yakni sama-sama di bidang militer, tidak menjadi penentu bahwa Presdir harus dari golongan militer. Namun dirinya hanya menegaskan pimpinan Freeport harus kuat dan tegas.

Lebih lanjut dirinya mengatakan Freeport ini sangat sensitif di Indonesia dan siapa pun yang memimpin ini posisi yang strategis.

"Tidak harus TNI tapi karena posisi sensitif, kalau militer akan lebih diamankan gitu. Sensitif di Indonesia karena Freeport banyak sorotan. Secara kinerja harga tambang turun, tidak terlalu baik tapi bagaimana pun posisinya strategis," tutupnya.