Belum Ada Kajian Lengkap, Pertamina Diminta Batalkan Rencana IPO SubHolding

Selasa, 30 Juni 2020 14:57 Reporter : Dwi Aditya Putra
Belum Ada Kajian Lengkap, Pertamina Diminta Batalkan Rencana IPO SubHolding Gedung Pertamina. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rofik Hananto, meminta kepada PT Pertamina untuk mengurungkan niat rencana Initial Public Offering (IPO) subholding. Sebab, dia memandang kajian tentang IPO tersebut belum dilakukan secara jelas dan matang.

"Pelaksanaan IPO kalau belum ada kajian yang lengkap saya minta dibatalkan saja rencananya sampai kajian selesai dilakukan dengan baik dan disampaikan ke publik secara terang benderang," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/6).

Sementara, Anggota Komisi VII DPR lainnya, Mulyanto mengingatkan pemerintah harus berhati-hati melepas saham perusahaan subholding Pertamina di lantai bursa. Dia mengingatkan, subholding Pertamina yang membawahi puluhan anak perusahaan itu, mengelola bisnis strategis yang terkait hajat hidup orang banyak.

"Kami mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, agar jangan terburu-buru melepas saham perusahaan subholding Pertamina. Karena, Bisnis yang dikelola subholding Pertamina bukan bisnis biasa, tapi bisnis yang terkait kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Jadi harus dikaji secara cermat, bukan hanya dari sudut pandang kedaulatan ekonomi tapi juga dari sudut pandang ketahanan nasional,” ungkap Mulyanto.

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, pemerintah harus menaati amanah konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UUD 1945, pasal 33 ayat 2. Dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara pada ayat 3 disebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tidak hanya itu, Mulyanto juga mengutip UU No 2 Tahun 2001 tentang Migas pasal 4, ayat 1 yang berbunyi minyak dan gas bumi sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

"Jadi berdasarkan pertimbangan peraturan perundangan tersebut, PKS mendesak pemerintah untuk hati-hati dalam melepas saham perusahaan subholding Pertamina ke lantai bursa. Apalagi kalau nanti yang membelinya pihak asing. Ini dikhawatirkan mengganggu ketahanan energi bangsa ini. Jangan sampai obsesi pemerintah mendapatkan untung bagi perusahaan pelat merah itu, akan menjadi ancaman terhadap kepentingan bangsa yang lebih besar," pungkasnya.

1 dari 1 halaman

Rencana IPO Diingatkan Tak Langgar UU

diingatkan tak langgar uu

Anggota Komisi VII DPR lainnya dari Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Wanika juga mengingatkan PT Pertamina agar tidak menabrak undang-undang dalam rencana menawarkan saham atau IPO subholding ke publik.

"Mengenani IPO, jangan sampai Pertamina dalam melakukan kegiatannya menabrak aturan perundangan, dalam down stream untuk hajat hidup orang banyak sangat beda dengan komoditi yang lain," katanya.

Menurutnya, Pertamina juga tak bisa serta merta mencontoh BUMN yang anak usahanya telah melakukan IPO seperti Pelindo II. Oleh karena itu pihaknya meminta Pertamina mengkaji kembali rencana tersebut

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan soal rencana perusahaan dalam melisting atau melepas saham anak usaha mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI). Nicke menyatakan, tahapan Initial Public Offering (IPO) di BEI memerlukan prakondisi dan tahap tertentu.

Sebelum IPO, subholding Pertamina akan direstrukturisasi terlebih dahulu agar siap menghadapi pasar dengan kapitalisasi yang baik

"Pasti ada pra-kondisi yang harus dicapai dulu dan sekarang kami sedang melakukan itu. IPO perlu market cap (kapitalisasi pasar) yang baik. Restrukturisasi adalah satu bagian saja," jelas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (29/6).

Nicke juga menjelaskan beberapa potensi perusahaan yang dapat dijadikan bagian restrukturisasi seperti melepas saham di wilayah kerja (WK) di blok tertentu, misalnya di klaster WK 4 yang dirasa lebih cocok digarap oleh perusahaan kecil.

"Korporasi banyak sekali syaratnya untuk IPO, kebutuhan pendanaan salah satu ada di hulu, lalu partnership di kilang. Per kilang pendanaannya berbeda-beda," jelasnya.

[bim]

Baca juga:
Menteri Erick Beri Target Nicke Bawa 2 Sub Holding Pertamina IPO Dalam 2 Tahun
Bakal IPO, Boston Furniture Tawarkan 400 Juta Lembar Saham Baru
Hingga April 2020, 26 Perusahaan Sudah Melantai di Bursa Saham
Pemerintah Turunkan Tarif PPh Badan dan Perusahaan Go Public
Pemerintah Target 5 Unit Bisnis Koperasi Melantai di Bursa Saham Tahun ini
Erick Thohir Dorong BUMN IPO dan Buyback Saham
Anak Usaha Jasa Marga Siap Melantai di Bursa Saham

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini