Belanja Negara Tersisa Rp1.661 Triliun Hingga Akhir 2022
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Maruf tercatat masih belum membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp1.661,6 triliun. Jumlah tersebut masih sekitar 55 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp3.106,4 triliun. Dana ini pun harus direalisasikan dalam waktu 5 bulan ke depan.
"Artinya dari mulai Agustus sampai Desember, kita masih akan perlu membelanjakan sekitar 55 persen dari APBN," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Minggu (14/8).
Sepanjang Januari-Juli 2022, realisasi belanja pemerintah tercatat baru mencapai Rp1.444,8 triliun atau 46,5 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp490,7 triliun atau 51,9 persen dari pagu Rp945,8 triliun.
Belanja K/L cukup signifikan digunakan untuk belanja pegawai. Termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke masyarakat
Sementara itu, belanja non K/L telah mencapai Rp540,6 triliun atau 39,9 persen dari pagu Rp295,3 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun. Termasuk THR dan pensiun 13, serta jaminan kesehatan ASN.
Transfer ke Daerah
Adapun transfer ke daerah mencapai Rp413,6 triliun. Transfer dari pemerintah pusat ini telah mencapai 51,4 persen terhadap pagu anggaran Rp804,8 triliun untuk membiayai biaya operasi sekolah.
"Kita terus memperbaiki berbagai syarat salur dari transfer agar daerah pada saat menerima transfer dari pusat, anggarannya benar-benar bisa dijalankan dan digunakan sesuai dengan tujuan kita semua, yaitu tujuan nasional dan pembangunan nasional," kata Sri Mulyani.
Dari sisi pembiayaan investasi, hingga 31 Juli 2022 telah mencapai Rp50 triliun. Pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
Sri Mulyani menyebut, melalui belanja ini APBN terus bekerja di dalam melindungi shock yang terjadi di masyarakat. Semisal subsidi, countercyclical, transfer dan bansos.
"Itu semuanya adalah bantalan yang diberikan oleh APBN agar rakyat tidak terguncang secara hebat dan langsung dari guncangan yang terjadi akibat komoditas yang melonjak sangat tinggi," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Total Utang Semua Negara di Dunia Capai Rekor Tertinggi, Nilainya Tembus Rp4 Juta Triliun
Sekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaGubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya