Merdeka.com - Langkah calon presiden Joko Widodo berbelanja di berbagai pusat perbelanjaan modern atau mal dinilai menyakiti pedagang pasar tradisional. Langkah tersebut juga bertentangan dengan komitmen yang selalu diucapkan Jokowi untuk menghidupkan kembali pasar tradisional.

"Seperti ucapan Jokowi 'ke mal cukup jalan jalan saja, tapi berbelanja ya harus di pasar tradisional', saat berada di kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat pada 20 Agustus 2013 dan di Universitas Paramadina pada 19 Februari 2014," kata Ketua Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP-IKAPPI) Imam Hadi Kurnia, dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (6/7).

Atas dasar itu, lanjut imam, pihaknya menyayangkan langkah Jokowi menjadikan pasar tradisional sebagai komoditas "jualan" saat masa kampanye calon presiden dan wakil presiden. Padahal, faktanya, Jokowi gagal merevitalisasi pasar tradisional saat menjabat sebagai wali kota Solo.

"Visi-misi yang selalu di sampaikan dalam debat capres beberapa waktu lalu tentang pembangunan 5 ribu pasar menjadi faktor kuat untuk IKAPPI mengingatkan kembali kegagalan yang telah terjadi, karena jika tanpa konsep yang jelas pembangunan tersebut berpotensi merugikan negara." 

Imam menilai Jokowi ternyata tidak bisa mengambil banyak pelajaran dari kegagalannya membangun pasar tradisional di Solo. Untungnya, kegagalan tersebut tak tercium saat Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Pedagang kaki lima yang di relokasi ke blok G jelas-jelas telah dikorbankan oleh Jokowi atas nama pencitraan," kata Imam.

Dia menambahkan, Jokowi tidak pernah mengungkapkan ke publik kebijakan perlindungan pedagang yang direlokasi agar mampu bertahan ditengah penurunan pendapatan. Kebakaran Pasar Senen blok 3 menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Jokowi gagal dalam mengelola pasar. 

"Alasan Jokowi yang mengatakan konsleting listrik sebagai penyebab kebakaran memang terkesan lempar tanggung jawab, namun sesungguhnya menampar mukanya sendiri. Karena pembenahan instalasi listrik pasar harusnya menjadi tanggung jawab pengelola pasar yang tidak lain adalah Pemerintah Provinsi Jakarta."