BEI: Implementasi T+2 Sukses, Jadi Tonggak Sejarah Pasar Modal Indonesia
Merdeka.com - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djayadi, mengklaim proses percepatan penyelesaian transaksi (settlement) dari T+3 menjadi T+2 berlangsung sukses di pasar modal. Seperti diketahui proses settlement mulai diberlakukan resmi dari tanggal 26-28 November 2018.
"Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan siklus penyelesaian T+2, dapat disimpulkan bahwa penerapan percepatan siklus transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2 di pasar modal Indonesia dinyatakan sukses," ucapnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/11).
Inarno mengungkapkan momentum settlement menjadi sejarah bagi pasar modal di Indonesia. Hal itu terutama mengingat RI sebagai negara ketiga di Asia Tenggara yang menerapkan proses settlement di pasar modal.
"Hal ini menjadi tonggak sejarah bagi pasar modal Indonesia. Indonesia merupakan negara ketiga di Asia Tenggara yang menerapkan siklus T+2 setelah Vietnam dan Thailand," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Inarno juga menggambarkan, insiden gagal serah dapat dihindari dari proses settlement yang telah diberlakukan. "Jadi alhamdulillah, walaupun transaksinya ada kenaikan karena penggabungan di tanggal 23 dan 28 November. Namun prosesnya cukup lancar dan tidak ada Alternate Cash Settlement (ACS) sama sekali. Tidak ada kegagalan sama sekali dan securities landing and borrowing juga tidak ada sama sekali. Jadi betul-betul mulus," kata dia.
Dia pun mengapresiasi atas segala dukungan yang hadir untuk realisasi proses settlement yang ada. "Jadi data yang kita sampaikan bahwasannya untuk settlement di tanggal 28 November itu, terjadi transaksinya agak melonjak yaitu 18,5 miliar lembar atau secara neting 4,9 miliar lembar. Untuk itu BEI KPEI KSEI selaku self regulatory organization mengucapkan terima kasih," dia menambahkan.
Sebelumnya, Direktur Utama BEI Inarno Jayadi turut menjelaskan, tujuan utama percepatan ini adalah untuk mengharmonisasikan transaksi efek antar perusahaan dan negara, meningkatkan likuiditas dan efisiensi operasional, serta mengurangi risiko sistemik yang dapat terjadi di pasar modal.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaInvestasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaImpor Indonesia di Desember 2023 Turun, Nilainya Hanya USD 19,11 Miliar
Impor barang modal mengalami persentase penurunan terdalam yaitu turun sebesar 10,51 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPaparkan Realisasi Investasi, Menteri Bahlil: Mudah-mudahan Saya Enggak Dikasih Nilai 11/100
Dia berharap agar penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPatut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun
Masyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.
Baca SelengkapnyaGelar Forum Bisnis, Singapura-Indonesia Bahas Investasi Masa Depan Usai Pengumuman Pemilu 2024
Forum ini menunjukan relasi Singapura-Indonesia dalam bisnis sangat kuat dan dinamis.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaBeras Impor 500.000 Ton Masuk Indonesia Mulai Januari 2024, Asalnya dari Thailand dan Pakistan
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memaparkan, proses importasi beras ini masih berasal dari negara-negara langganan Indonesia.
Baca Selengkapnya