Begini Cara Petani Dapat Tarif PPN 1 Persen

Kamis, 6 Agustus 2020 12:32 Reporter : Sulaeman
Begini Cara Petani Dapat Tarif PPN 1 Persen Petani. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Dalam beleid tersebut memungkinkan para petani boleh menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak 10 persen dari harga jual. Maka, tarif Pajak Penghasilan (PPN) menjadi 1 persen dari harga jual.

"Melalui PMK 89 ini, petani bisa memilih menggunakan mekanisme nilai lain, atau mekanisme normal. Kemudahan yang ditawarkan PMK ini diberikan pilihan untuk menggunakan DPP lain pengenaan PPN 1 persen," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu melalui webinar, Kamis (6/8).

Febrio mengatakan, untuk memanfaatkan PMK tersebut, petani hanya perlu memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait penggunaan mekanisme nilai lain tersebut pada saat menyampaikan SPT Masa PPN. Adapun jenis barang hasil pertanian yang boleh menggunakan nilai lain, seperti barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Badan usaha maupun industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen dan tetap mengkreditkan PPN itu sebagai pajak masukan. Pemungutan oleh badan usaha maupun industri diharapkan dapat makin memudahkan petani dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Sebelumnya, barang kena pajak yang berasal dari petani ataupun yang menyerahkan barang hasil pertanian dengan pendapatan usaha lebih dari Rp4,8 miliar per tahunnya dikenai PPN 10 persen dari harga jual. Kemudian, pemerintah sempat memberikan intensif perpajakan bagi sektor pertanian, yakni pembebasan PPN. Namun, insentif tersebut resmi di cabut melalui putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2013 lalu.

"Setelah putusan di cabut oleh MA, sampai saat ini petani masih kesulitan untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Sehingga PMK ini, diharapkan dapat menjadi payung hukum yang jelas," tukasnya. [azz]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini