Merdeka.com - Pemerintah resmi melarang ekspor bahan mineral mentah per 12 Januari lalu. Sebaliknya, untuk hasil olahan tambang yang disebut konsentrat, masih ada pelonggaran sesuai kadar tertentu.

Agar kebijakan ini berhasil, pemerintah menyadari pelabuhan wajib diawasi. Sebab, dikhawatirkan pelaku usaha tambang kecil ada yang berbuat nakal dengan nekat mengapalkan ore alias gundukan tanah berisi macam-macam mineral.

Adanya disparitas bea keluar bagi konsentrat juga dikhawatirkan membuat sebagian perusahaan berlaku curang dengan memalsukan kadar pengolahan produk yang mereka ekspor.

Untuk menyiasati pelbagai kemungkinan itu, Menteri Keuangan Chatib Basri menilai anak buahnya di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib bekerja keras. Sebab, petugas dari bea cukai akan jadi garda depan memeriksa aktivitas ekspor mineral di pelabuhan.

Untuk itu, Chatib berjanji menambah tenaga pengawas di lapangan. "Jumlah orang untuk pelabuhan ditambah," ungkapnya di kantornya, Jakarta, Senin (13/1).

Menkeu yakin para petugas bea cukai tidak akan kesulitan mengawasi mekanisme ekspor mineral tambang terbaru. Meski kini sistemnya semakin rumit lantaran ada penerapan bea keluar progresif untuk konsentrat kadar tertentu.

"Sistem bea keluar sudah ada sebelumnya," kata Chatib.

Senada dengan Kemenkeu, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan harus ada pengawasan lebih intensif oleh bea cukai di lapangan. Instansi kepabeanan merupakan garda terdepan agar pelonggaran konsentrat dan pelarangan ore berjalan maksimal.

Untungnya, kata Bayu, bea cukai tidak akan sendirian. Sebab, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2014 sudah diatur bahwa perusahaan tambang juga wajib menyewa jasa surveyor swasta untuk memeriksa kadar konsentrat pra-pengapalan.

"Ada dua pencegahan secara garis besar, pre-shipment pakai jasa surveyor, ini kunci. Kedua pemeriksaan di bea cukai pada saat akan ekspor," ungkapnya.

Karenanya, jumlah petugas pengawas di lapangan mutlak ditambah. Supaya bea cukai lebih mudah, Bayu menambahkan akan ada kode tambahan EX untuk bahan mineral yang sudah diolah dengan kadar tertentu. Selama ini, acuan pabean hanyalah Kode HS atau jenis barang.

"HS Code itu hanya untuk satu, belum membedakan olahan atau tidak olahan. Kalau diolah dikasih tambahan EX, teman-teman bea cukai sudah lazim," kata Bayu.

Sesuai daftar yang diterima Kemendag, ada 64 jenis bahan mineral mentah yang sepenuhnya tak boleh diekspor per 12 Januari 2014. Sedangkan produk turunan konsentrat yang bisa dijual ke luar negeri, dengan bea keluar progresif, ada 219 jenis.

Pelarangan ekspor ore sudah mulai berlaku di daerah. Dilansir situs China Radio Internasional, Minggu (12/1), setelah PP pelarangan ekspor berlaku kemarin, 10 kapal barang berbendera China terhambat di Provinsi Sulawesi tenggara. Otoritas Pelabuhan melarang mereka berangkat karena disinyalir mengangkut hasil tambang belum diolah.