Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait tingginya harga bawang putih di pasaran, yang diduga sebagai akibat tertahannya 394 kontainer isi bawang putih asal China dan Thailand di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejak awal Maret lalu.

Untuk itu, orang nomor satu di Jawa Timur tersebut, meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera ikut turun tangan. Sebab, menurutnya, kelangkaan bawang putih di pasaran, akibat tersendatnya ribuan ton bawang putih di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Hal tersebut, kata Soekarwo, menjadi kesempatan bagi para importir untuk memainkan harga barang-barang holtikultura di pasaran. "Ada dugaan, kondisi tersebut merupakan ulah dari para importir nakal. Akibatnya, harga bawang putih dan bawang merah mahal di pasaran," kata Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo usai menerima Kedutaan Besar India di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (14/3).

Sayang, Soekarwo enggan mengatakan secara detail soal dugaan adanya 'permainan' dari para importir nakal yang dia maksud. "Nakal itu kan bahasa kasar ala Suroboyoane. Yang jelas di sini ada hambatan, yang kemudian harus diproses secara cepat bagaimana cara menyelesaikan hambatan itu," elak dia.

Dengan situasi dan kondisi itu, lagi-lagi Soekarwo mengatakan kalau pihak Pemprov Jawa Timur tidak bisa berbuat banyak. Karena menurut gubernur yang akan kembali bersaing di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur pada 29 Agustus mendatang itu, ada pihak yang lebih berwenang menangani masalah tersebut, yaitu pihak Bea dan Cukai.

"Pemprov Jawa Timur tidak bisa ikut campur tangan terkait tertahannya ratusan kontener bawang putih di Terminal Petikemas Surabaya tersebut. Pemerintah Daerah tidak bisa mengintervensi Undang-Undang Bea dan Cukai. Kami hanya sebatas melakukan koordinasi saja," kata Pakde Karwo.

Namun, Pakde Karwo mengaku pihaknya sudah melayangkan surat diskresi kepada tiga menteri di Jakarta, yaitu Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian.

Dijelaskan Pakde Karwo, surat yang dilayangkan pihak Pemprov Jawa Timur tersebut, bertujuan untuk meminta kepada pusat agar ratusan kontainer berisi bawang putih yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak tersebut, segera dilepas dan diberi kemudahan perizinannya. "Maksud dari surat itu untuk menekan dan menstabilakan harga bawang putih di pasaran. Suratnya malam tadi (13/3) baru saya tanda tangani. Hari ini suratnya sudah dikirim ke Jakarta," ungkapnya.

Selain itu, surat yang ditandatangani gubernur tersebut, juga meminta tiga menteri yang dimaksud itu agar memperlancar impor bawang putih. "Pada prinsipnya ada beberapa hal yang harus bongkar dan harus diselesaikan dengan cepat. Karena masalah ini, banyak hal (suplai holtikultura) yang mulai ikut terganggu. Bawang putih kan kita perlu impor, makanya pemerintah harus memperlancar," pinta Pakde Karwo.

Sementara untuk masalah administrasinya, menurut Pakde Karwo, bisa dicarikan solusi alternatif. "Untuk masalah administrasi, bisa dilakukan seperti di Rumah Sakit Madiun, keluar dulu, baru administrasinya belakangan," tandas Pakde Karwo sembari memberi contoh solusinya.

Seperti diketahui, sejak awal Maret hingga hari ini, ratusan kontainer berisi bawang putih asal China dan Thailand ditahan oleh pihak Bea dan Cukai di Terminal Petikemas Surabaya, karena tidak dilengkapi izin. Akibatnya, tertahannya kontener-kontener bawang putih ini, diduga berimbas pada harga bawang putih dan bawang merah di pasaran.