Merdeka.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Irwan Fecho, mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19. Terutama, bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur.

Menurut Irwan, berdasarkan surat Kemendes PDTT Nomor 1124/KU.00.02/V/2020, dari 7 kabupaten di Kaltim yang kebagian BLT Dana Desa, baru Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang sudah tersalurkan 100 persen.

"Dalam masa reses ini, saya terus melakukan pengawasan terhadap jalannya penyaluran BLT Dana Desa, yang merupakan komitmen realokasi anggaran Kemendes PDT dalam rapat beberapa bulan lalu, fungsi BLT ini meringankan keluarga penerima manfaat (KPM) akibat dampak Covid-19," ujar Irwan di Jakarta, Senin (1/6).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, jika merujuk pada data penyaluran BLT Dana Desa di Kaltim, tercatat ada 841 desa yang berhak menerimanya. Yakni, dengan daerah sebaran meliputi Kabupaten Paser 139 desa, PPU 30 desa, Kutai Kartanegara (Kukar) 193 desa, Kutai Timur (Kutim) 139 desa, Berau 100 desa, Kutai Barat (Kubar) 190 desa, dan Mahakam Ulu (Mahulu) 50 desa.

Dari data tersebut, ungkap legislator dapil Kaltim ini, untuk di Paser baru ada 77 desa tersalurkan (55,40 persen), PPU sudah 100 persen, Kukar sudah ada 152 desa (78,76 persen), dan Kutim sudah ada 88 desa (63,31 persen). Kemudian di Berau sudah ada 67 desa (67 persen), Kubar sudah ada 151 desa (79,47 persen), dan Mahulu sudah ada 30 desa (60 persen) yang tersalurkan BLT Dana Desa-nya.

Besaran BLT Dana Desa di Kaltim

Adapun, besaran BLT Dana Desa yang diterima masing-masing kabupaten di Kaltim, yakni Paser sebesar Rp3,5 miliar, PPU sebesar Rp1,4 miliar, Kukar sebesar Rp8,3 miliar, Kutim sebesar Rp4 miliar, Berau sebesar Rp2,1 miliar, Kubar sebesar Rp6,6 miliar, dan Mahulu sebesar Rp1,4 miliar.

"Saya terus mendorong agar penyaluran ini lebih cepat. Saya harap, masyarakat juga terus mengawasi jalannya penyaluran (BLT) ini. Sehingga, BLT ini benar-benar diterima masyarakat Kaltim. Dalam reses ini, saya masih mengidentifikasi masalah-masalah serta kendala kenapa terjadi pelambatan penyaluran BLT ini. Lalu, informasinya saya sinkronkan dan saya minta penjelasan kepada Menteri Desa dan PDT," tandas Irwan.