Merdeka.com - Besarnya kekayaan alam Indonesia seakan tak bermanfaat untuk masyarakat. Indonesia tak bisa berdikari dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Impor selalu menjadi langkah pemerintah seakan tak mau susah.

Kegelisahan ketergantungan pada pihak asing selalu menjadi kekhawatiran anak-anak bangsa. Pasalnya, Indonesia masih sering didikte negara-negara asing yang mengamankan kepentingannya setiap menghadapi masalah.

"Bangsa Indonesia saat ini alami krisis kedaulatan. Akhir-akhir ini kita didikte kepentingan asing tentang bagaimana menjalankan demokrasi, bagaimana melaksanakan hak asasi manusia, dan didikte dalam mengelola kekayaan alam, bahkan model pemimpin pun didikte," ujar Ketua Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), Suryo Susilo.

Suryo menilai, pemerintah tidak perlu mendengar segala masukan dari bangsa lain dalam mengerjakan roda pemerintahan atau menyelesaikan suatu masalah. Sebab, negeri ini memiliki kemampuan berdasarkan karakter kebangsaan.

"Kita bisa mengerti apa itu demokrasi, hak asasi manusia, bahkan kita bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri," kata dia.

Ambil contoh ketidakberdayaan Indonesia dalam tata kelola langit. Saat ini, pengaturan lalu lintas udara atau Air Traffic System Provider (ATS) masih berada di bawah kendali Singapura. Sejak 1996, Indonesia menyerahkan wewenang ATS pada Singapura karena saat itu Indonesia belum mampu menyelenggarakan ATS sendiri.

Mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal (Purn) Chappy Hakim pernah mengkritisi masalah ini. Lewat website pribadinya Chappy menulis persoalan ini.

"Republik Indonesia sebagai negara yang jauh lebih besar seharusnya bertindak sebagai negara yang memiliki otoritas pengaturan udara di atas negara- negara kecil di sekitarnya, bukan sebaliknya," tulis pensiunan bintang jenderal empat ini.

Chappy juga mempertanyakan motif Singapura yang mempertahankan mati-matian pengaturan ATS ini. Chappy menduga ada kepentingan militer di baliknya.

Masalah soal kedaulatan ini juga pernah dikeluhkan TNI AU. Saat itu Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto mengakui jika wilayah Batam dan sekitarnya masih mengandalkan pengaturan lalu lintas udara dari Singapura. Seharusnya hal ini tidak terjadi karena Indonesia harus berdaulat di wilayah udaranya sendiri.

Langit Indonesia merupakan satu contoh dari beberapa kemaslahatan negara yang harus 'tunduk' pada negara lain. Di luar itu masih ada produk-produk di Tanah Air yang bergantung pada negara lain.

Lalu apa saja produk impor yang dinilai menginjak-injak harga diri bangsa? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya untuk pembaca.

Pakaian bekas

Indonesia terus diserbu produk-produk impor. Kementerian Perdagangan tidak menampik, barang impor yang masuk ke Indonesia berkualitas rendah bahkan disebut-sebut merendahkan martabat bangsa.Menteri Perdagangan Rachmat Gobel meradang menemukan fakta impor pakaian bekas yang mengandung ribuan bakteri. Menurutnya, ini sebagai pelecehan terhadap martabat bangsa.Rachmat menuturkan, barang impor yang masuk ke Indonesia didominasi barang konsumsi. Tidak hanya makanan dan minuman, termasuk juga pakaian. Buktinya, dari hasil uji sampe di laboratorium Kementerian Perdagangan, pakaian impor bekas yang masuk Indonesia mengandung ribuan bakteri berbahaya bagi manusia."Impor kita itu yang kualitasnya rendah, barang konsumsi itu tinggi sekali. Coba kalau bangsa pasar kita diisi buah-buahan terkontaminasi, pakaian bekas ilegal, barang-barang berkualitas rendah. Yang rugi adalah konsumen. Dampak yang didapat konsumen adalah keselamatan, keamanan, kesehatannya," ucapnya.Praktik impor pakaian bekas ini juga membuat kesal Direktur Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono."Baju bekas itu komoditi larangan, sehingga ada pembatasan. Kenapa? Pertama, dia mengganggu industri garmen. Kedua, mengganggu harga diri bangsa. Masa pakai barang bekas orang. Belum lagi masalah kesehatan, apakah barang itu bebas dari kuman," tegasnya.

Isi perut (jeroan) sapi

Tidak hanya pakaian bekas, Mendag juga kesal karena Indonesia hobi mengimpor jeroan. Dia sudah membicarakan ini dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman."Kalau jeroan impor dari luar negeri malu tidak? Sementara di Australia, jeroan itu untuk binatang dan itu bebas. Kita makan coba, di mana martabat bangsa coba? Lebih baik kita buat industri peternakan terintegrasi," ungkap Rachmat usai bertemu delegasi Japan Chamber of Commerce and Industry di istana Merdeka, Jakarta.

Pangan

Label Indonesia sebagai negara agraria kini telah hilang. Pemerintah lebih senang untuk impor dalam memenuhi kebutuhan perut masyarakat Indonesia.Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih pernah menyayangkan sikap pemerintah ini. Pasalnya, bukan membuat ketergantungan, namun juga merendahkan harga diri bangsa.Sementara, mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menjelaskan, pola pikir dan pandangan anti impor pangan sudah tidak relevan di zaman sekarang. Masalahnya, tanpa kita mau, perkembangan dagang internasional bisa mempengaruhi Tanah Air.Dia mencontohkan kejadian pada 2012 saat China mengimpor 65 juta ton gandum dari luar negeri. Tidak ada kapal mau mengirim pasokan pangan impor ke Indonesia. Itu langsung menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak."Rasanya memang dunia ini semakin tidak berbatas benar. Saat itu tidak ada pengusaha kapal mau ke Tanjung Priok," ujarnya di "Refleksi 12 Tahun Ketahanan Pangan Indonesia" di Kantor Pusat Bulog, Jakarta.

Listrik

Cerita soal kondisi infrastruktur di pulau terluar atau perbatasan Indonesia yang memprihatinkan, bukan hal baru. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan listrik saja harus disuplai dari negara tetangga.Hal itu diakui Bupati Belu, Yoaki Lopez. Belu merupakan salah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Menurut Yoaki tingkat elektrifikasi atau daerah yang telah dialiri listrik baru 40 persen."Tingkat elektrifikasi kita masih 40 persen. Banyak yang belum tersentuh PLN menuju perbatasan," ucap Yoaki ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta.Namun Yoaki mengaku tidak pernah mengambil listrik dari Timor Leste. Yoaki menegaskan, ini masalah harga diri bangsa. Secara jujur dia merasa malu jika Indonesia harus membeli atau impor listrik dari negara yang dulu bagian dari Indonesia itu."Tidak, tidak, kita tidak impor. Malu kita beli listrik. Sekarang yang belum terjangkau PLN kita bangun PLTS," tegasnya.Padahal, di pulau lain yakni Kalimantan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani kerja sama dengan Serawak Energy Berhad (SEB) untuk mendatangkan energi listrik dari negeri jiran Malaysia sebesar 50 Mega Watt (MW).Alasan PLN, impor listrik dari Malaysia terpaksa dilakukan mengingat kebutuhan energi di sebagian wilayah Kalimantan Barat cukup besar. Terutama untuk sektor industri. Kebutuhan listrik bagi energi harus dipenuhi agar sesuai dengan program hilirisasi pemerintah.